SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banten menolak pengurangan bantuan keuangan desa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Yang mana, Pemprov Banten pada APBD 2025 memotong bantuan keuangan Desa dari Rp100 menjadi Rp50 juta.
Apdesi pun mengancam akan mengerahkan ribuan perangkat dan kepala desa untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dengan mengepung Komplek Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang.
Sekretaris Apdesi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, sebelumnya Pemprov telah menetapkan besaran bankeu desa sebesar Rp123 miliar untuk 1.238 desa se-Banten, dengan rincian masing-masing desa mendapatkan Rp100 juta. Namun, Pemprov memangkasnya menjadi Rp50 juta per desa di tahun 2025.
Rafik mengaku dikhianati, sebab pemotongan bantuan keuangan desa ini tidak dikomunikasikan terlebih dahulu oleh Pemprov Banten kepada pihaknya.
“Kami kaget, kok ini ada penurunan Banprov tidak ada komunikasi ke kami, ini jujur membuat semua kepala desa se Banten jadi reaktif. Dalam waktu dekat kita akan menggelar aksi besar-besaran dengan melibatkan seluruh kades se Provinsi Banten, ada 1.238 kepala desa dan perangkat desanya,” ujar Rafik kepada wartawan, Rabu 4 Desember 2024.
Rafik menuturkan, nilai Rp100 juta itu sangat berharga bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Karena, nilai tersebut digunakan untuk membackup kegiatan-kegiatan yang tidak bisa di back up dari dana desa. “Nah ini bukannya ditambah malah dikurangi. Sementara bicara kebutuhan di desa sungguh luar biasa karena adanya batasan batasan dari dana desa yang kami terima,” ujarnya.
Pemotongan bantuan ini pun disebut akan membuat banyak rencana pembangunan di desa terhambat. “Kami kan sudah memploting tentunya kegiatan yang kami persiapkan di 2025. Nah ini ketika akhirnya harus berkurang jadi Rp50 juta kan bisa membuat situasi di bawah tidak kondusif,” katanya.
Kepala Desa Bayah Timur ini pun membandingkan dengan bantuan keuangan desa di daerah Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang nominalnya jauh lebih besar dari Banten, yakni di angka Rp240 juta per tahun. “Dengan nilai APBD dan jumlah desanya seimbang. Banten dengan APBD yang di atas Rp10 triliun, saya pikir minimal layaknya diangka Rp300-Rp500 juta untuk Banprov,” sindirnya.
Pihaknya pun sudah mengadukan soal pemotongan bantuan ini kepada Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim dalam audiensi yang dilakukan pada Selasa (3/12) lalu.
“Kita ingin tahu sebenarnya ini siapa yang punya inisiatif untuk menurunkan ini, tadi memang jawaban dari pak ketua yah cukup jelas, bagi kami bahwa memang ini tetap di pemerintah kaitan soal penurunan bantuan,” kata Rafik.
“Fahmi mengaku belum pernah diajak komunikasi sama gubernur kaitan soal penurunan bantuan ini. Katanya, jika gubernur menyodorkan perubahan anggaran dengan tetap mempertahankan bantuan senilai Rp100 juta, selama tidak mengganggu anggaran di DPRD, pihaknya akan merespon positif,” sambung Rafik seraya mengulangi perkataan Fahmi Hakim.
Pihaknya mendesak agar dewan untuk memperjuangkan aspirasi dari Apdesi yang meminta bantuan keuangan desa tidak dipotong. “Kami tetap akan memaksa kepada Pemprov Banten minimal tetap mempertahankan Banprov di angka Rp100 juta,” desaknya.
Editor: Mastur Huda
