SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menentang rencana pengisian jabatan esselon II yang akan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar melalui metode open bidding.
Rencana itu ditentang karena dilakukan di masa akhir jabatan atau masa transisi dari Pj Gubernur ke Gubernur definitif.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Banten Wawan Suhada mengatakan, pengisian jabatan di masa akhir ini sangatlah tidak elok. Ia pun dengan tegas menentang rencana open bidding itu.
“Kami menyayangkan dan sangat tidak setuju rencana open bidding esselon dua yang bakal dilakukan oleh Pj Gubernur Banten,” kata Wawan kepada Radar Banten, Minggu 8 Desember 2024.
Menurutnya, open bidding di masa transisi ini hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari, khususnya bagi Gubernur Banten definitif yang terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024. Yang mana, Gubernur definitif akan dilantik pada bulan Februari 2025 nanti.
“Nantinya Gubernur Banten yang baru mengalami kesulitan koordinasi dan proses pergantiannya pun memerlukan waktu,” ungkapnya.
Dibandingkan mengurusi open bidding, dirinya meminta Al Muktabar untuk fokus dalam menjalankan melaksanakan program yang telah direncanakan bersama dengan DPRD Banten diakhir tahun APBD 2024 ini.
“Saya rasa akan lebih elok jika Pak Pj Gubernur dapat berfokus terhadap apa yang diamanatkan dalam APBD 2025 yang baru disahkan. Banyak target yang perlu kita penuhi khususnya dalam mengejar pendapatan daerah,” tuturnya.
Sekretaris DPW NasDem Banten ini kembali menegaskan untuk tidak melakukan open bidding atau melakukan pelantikan apapun di masa transisi ini.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
