PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Tanaman padi di lahan seluas 4.340,8 hektare terancam puso akibat banjir. Tanaman padi yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pandeglang itu terendam air selama lima hari lebih.
Ribuan hektare sawah yang terendam itu berada di Kecamatan CIkeusik, Panimbang, Sobang, Munjul, Angsana, Sindangresmi, Saketi, Bojong, Cisata, Pagelaran, Patia, dan Sukaresmi.
RelatedPosts
Ke-12 kecamatan tersebut masuk dalam daerah lumbung padi Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, Nasir, mengatakan, berdasarkan laporan POPT (Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan ) terdapat persawahan di 12 kecamatan terdampak bencana banjir.
“Persawahan pertanaman padi itu yang berusia 1-7 hari, ada juga persemaian mulai 10-12 hari. Ini tentu hasil laporan tersebut kurang lebih sekitar 4340,8 hektare yang terdampak banjir,” katanya kepada Radarbanten.co.id di lokasi bencana banjir, Minggu, 8 Desember 2024.
Banjir diakibatkan curah hujan tinggi yang menyebabkan meluapnya sejumlah aliran sungai. Banjir juga merendam permukiman.
“Tanaman padi seluas 4340,8 hektare itu kemunginan akan busuk dan rusak ketika terendam banjir dalam kurun waktu 5-6 hari,” katanya.
Tanaman padi berpotensi busuk dan gagal panen karena banjir merendam wilayah Pandeglang kurang lebih selama lima hari lebih, sejak Senin, 2 Desember 2024.
“Tentu kita harus berupaya bagaimana cepat, kalau sudah surut untuk menanam kembali. Dan upaya yang kami lakukan, sudah melaporkan ke Pemerintah Pusat,” katanya.
Nasir meminta ada bantuan untuk benih agar bisa ditanam kembali untuk percepatan tanam.
“Kita tahu bahwa bulan Desember ini sebenarnya target Pandeglang itu, luas tambah tanam lebih kurang 21 ribu hektare. Tapi dengan kondisi 12 kecamatan ini, tentu mudah-mudahan bisa ditutupi,” katanya.
Target tambah tanam akan tertutupi. Akan tetapi, pasti akan terhambat karena memang situasi bencana banjir.
“Mudah-mudahan tanam padi yang terendam banjir bisa selamat. Itu yang menjadi harapan kita,” katanya.
Nasir mengungkapkan, pihaknya segera mungkin melaporkannya kepada Pemerintah Pusat.
“Mudah-mudahan bisa membantu lagi, seperti bantuan yang kemarin kita sudah salurkan sudah disemai ditanam. Tapi banjir menerjang lagi ya, dan harus bagaimana lagi ya, tapi mudah-mudahan Pemerintah Pusat masih bisa membantu, karena ini awal tanam,” katanya.
Nasir berharap, Pemerintah Pusat turut membantu menangani permasalahan banjir di Kabupaten Pandeglang yang hampir terjadi setiap tahun, khususnya di daerah lumbung padi.
“Adapun upaya ke depannya agar tidak lagi terjadi banjir, maka perlu dilakukan normalisasi sungai. Salah satunya normalisasi Sungai Cilatak yang berada di Kecamatan Panimbang,” katanya.
Saat ini, Sungai Cilatak mengalami pendangkalan. Sehingga, dianggap menjadi biang kerok banjir.
“Karena selain mengalami pendangkalan, juga sangat sempit. Ketika hujan sedikit saja langsung meluap,” katanya.
Selain Sungai Cilatak, perlu juga normalisasi Sungai Ciliman dan Sungai Cilemer.
“Sebenarnya yang ingin kami sampaikan, kami menginginkan pembuatan bendungan atau embung yang besar,,” katanya.
“Tapi yakin, pak Presiden RI (Prabowo Subianto) kalau memang ini kebutuhan masyarakat kenapa tidak beli tanah-tanah penduduk yang sekarang didiami, pindah ke area lokasi, jadikan embung di situ. Embung besar dan dampaknya juga akan besar, membutuhkan anggaran miliaran rupiah gitu ya, tapi kita lihat di Serang sudah ada Sindang Heula, di Lebak ada Waduk Karian, sedangkan kita lumbung utama Banten belum ada,” katanya.
Tidak adanya sebuah waduk ini menimbulkan kerugian besar bagi para petani.
“Tinggal dihitung saja, misal 5 ribu hektare, kali saja masing-masing 7 ton per hektare dikalikan kali Rp 6 ribu gabah per kilo, maka mencapai ratusan miliar (Rp210.070.000.000),” katanya.
Kerugian besar itu dialami oleh petani hampir setiap tahunnya.
Oleh karena itu, kebutuhan sebuah bendungan atau waduk menjadi hal wajib direalisasikan.
“Untuk pembuatan bendungan, mohon dipikirkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian dan didorong oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang. Saya kira, pak Menteri PUPR pasti akan mengabulkan,” katanya.
Warga Kecamatan Pagelaran, Mustofa, mengatakan, sawah di wilayahnya baru juga ditanami padi. Namun, telah terendam banjir.
“Tahun 2024 ini, sebagian petani di Pagelaran sudah tiga kali gagal tanam. Awal tahun kena banjir, pertengahan kena kemarau dan akhir tahun banjir,” katanya.
Editor: Agus Priwandono
