SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pengamat ekonomi Banten, Hady Sutjipto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang terus terjadi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hady menilai, SILPA mencerminkan penyerapan anggaran yang tidak optimal, dan meskipun besarnya bervariasi tiap tahun, hal ini tetap menjadi masalah yang perlu perhatian serius.
“SILPA idealnya berada di kisaran 5-10% dari total APBD. Jika melebihi angka tersebut, maka perlu evaluasi menyeluruh. SILPA yang terlalu besar menunjukkan adanya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang kurang maksimal,” ujar Hady pada Minggu, 5 Januari 2024.
Menurut Hady, rendahnya penyerapan anggaran menjadi penyebab utama terjadinya SILPA. Ketidaksesuaian antara target anggaran dan realisasinya sering kali menjadi akar permasalahan, yang mengundang pertanyaan apakah perencanaan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan berbasis data yang akurat. Selain itu, keterlambatan pelaksanaan proyek juga turut memperburuk masalah ini.
“Proyek yang terlambat eksekusinya atau ketidaksiapan pelaksana proyek bisa menambah besaran SILPA yang tidak terpakai,” jelasnya. Hady juga mengingatkan bahwa SILPA hampir tidak pernah terjadi akibat pendapatan asli daerah (PAD) yang melampaui target, melainkan lebih sering karena belanja yang direncanakan tidak terserap secara optimal.
Untuk mengatasi masalah SILPA, Hady menekankan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap pos-pos anggaran. Pemerintah daerah perlu memeriksa secara rinci dari mana asal SILPA tersebut, apakah dari belanja modal atau rutin. Evaluasi ini, menurut Hady, sangat penting untuk mengetahui sektor mana yang perlu diperbaiki.
“Realisasi anggaran seharusnya bisa mendekati 95%. Meskipun sulit mencapai angka 100%, perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat dapat memaksimalkan penyerapan,” tambah Hady.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran agar anggaran digunakan dengan transparansi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, meskipun SILPA dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan tahun anggaran berikutnya, pemerintah diharapkan terus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Editor : Merwanda
