PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Penyidik Kejaksaan Negeri Pandeglang menetapkan seorang pejabat Kemenag berinisial ES sebagai tersangka korupsi sebesar Rp1,6 Miliar. ES ditetapkan sebagai tersangka korupsi sebesar Rp1,6 Miliar saat menjabat Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pedoman Pandeglang tahun 2016-2020.

KPRI Pedoman merupakan koperasi pegawai negeri Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.

Status ES sebagai pejabat fungsional di Kantor Kementerian Agama Pandeglang dan mantan Ketua KPRI Pedoman Pandeglang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pandeglang Aco Rahmadi Jaya mengatakan, pengungkapan dugaan kasus korupsi berawal dari adanya laporan masyarakat.

“Kemudian tim Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Pandeglang melakukan penyelidikan,” katanya di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Pandeglang, Kamis, 16 Januari 2025.

Aco menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh suatu peristiwa dugaan tindak pidana. Sehingga tim Penyidik meningkatkan status dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Kemudian tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 170 orang saksi , dan juga memeriksa ahli keuangan negara serta memeriksa  ahli penghitungan kerugian negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan berdasarkan hasil ekspose ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup,” katanya.

Sehingga, pada hari ini, Kamis, 15 Januari 2025, menetapkan tersangka yaitu ES adalah merupakan ketua KPRI Pedoman Pandeglang tahun 2016-2020. Kemudian berdasarkan berita acara pendapat dari tim penyidik bahwa tersangka ES, dilakukan penahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIB Pandeglang.

“Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian negara dari Kantor Akuntan Publik perbuatan tersangka ES ini menimbulkan kerugian sebesar Rp1,6 Miliar,” katanya.

Tersangka IS dikenakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

“Kemudian kasus posisinya, jadi tersangka ES ini adalah Ketua Koperasi Pegawai Negeri  KPRI Pedomani tahun 2016 sampai tahun 2020. Dimana di dalam menjalankan jabatannya tersangka ES mengajukan Kredit Modal Umum (KMU) pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, pada suatu bank pemerintah dengan total pinjaman sebesar Rp9,6 Miliar,” katanya.

Kemudian dalam mengajukan tersangka ES merekayasa pinjaman dengan modus mengajukan satu nasabah fiktif. Jadi ada nasabah fiktif.

“Kedua pinjaman nasabah di markup, sebagai contoh nasabah pinjam Rp30 dimarkup menjadi Rp50 juta. Kemudian ketika pinjaman cair, selain diserahkan kepada peminjam uang tersebut digunakan ES tidak sesuai dengan keperuntukannya. Sehingga menyebabkan kredit macet dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,6 Miliar,” katanya.

Editor: Bayu Mulyana