CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyatakan kesiapan untuk mengambil alih pengelolaan Masjid Agung Nurul Ikhlas yang saat ini masih dikelola oleh yayasan.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Cilegon, Rahmatullah, menilai bahwa biaya pengelolaan Masjid Agung Nurul Ikhlas terlalu besar jika hanya ditanggung oleh yayasan tanpa bantuan pemerintah.
Masjid Agung Cilegon, sebagai ikon umat Islam di Kota Cilegon, dinilai perlu dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan oleh Rahmatullah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Selasa (28/1).
“Ya, kalau Pemerintah Kota Cilegon tentunya siap untuk mengelola Masjid Agung. Kami juga pernah mengajukan sebelumnya, tetapi tetap tergantung pada yayasan,” ujarnya.
Rahmatullah menambahkan bahwa Masjid Agung Cilegon memang sebaiknya dikelola oleh pemerintah mengingat besarnya beban perawatan dan operasional.
“Yayasan pengelola juga tidak pernah mengajukan bantuan ke pemerintah. Terakhir hibah itu pada tahun 2019, setelah itu tidak pernah mengajukan lagi, padahal ada program khusus untuk DKM,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, pada Senin (27/1), masyarakat Cilegon digegerkan oleh kondisi Masjid Agung Nurul Ikhlas yang gelap gulita akibat pemutusan aliran listrik oleh PLN.
Masjid Agung Cilegon diketahui belum membayarkan tagihan listrik kepada PLN, sehingga keterlambatan tersebut berujung pada pemutusan sementara aliran listrik.
Meskipun tagihan listrik tersebut akhirnya dibayarkan oleh Walikota Cilegon terpilih, Robinsar, insiden ini tetap menjadi sorotan masyarakat Cilegon.
Editor: Merwanda











