SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni disebut mulai mencium adanya manuver politik dari kelompok tertentu yang ingin menyusupkan “orang luar” ke lingkup birokrasi Pemprov Banten. Fenomena ini diduga kuat terkait dengan lonjakan permohonan mutasi ASN dari luar daerah ke Banten.

Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai pembatasan perpindahan ASN dari instansi luar merupakan langkah strategis yang menunjukkan ketegasan Andra. Sebab, jika dibiarkan, hal itu dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi oknum tak jelas yang hanya mencari posisi, bukan untuk bekerja.

“Andra sudah mencium itu, bahwa ada upaya untuk mendatangkan orang-orang ga jelas dari luar Banten,” ujar Adib kepada RADARBANTEN.CO.ID, Rabu, 30 Juli 2025.

Adib menyebut, meningkatnya permohonan mutasi bukan semata-mata karena alasan profesional. Di baliknya, terselip aroma kepentingan dari gerbong politik yang ingin mendudukkan orang-orang tertentu di jabatan strategis di Banten.

“Tentu ini berbahaya, karena orang-orang ga jelas itu berpotensi menghambat kinerja birokrasi,” tegasnya.

Menurutnya, sebagai pemimpin baru, Andra tidak hanya menghadapi tantangan pembangunan, tetapi juga tekanan dari berbagai kepentingan politik. Karena itu, ia memerlukan pejabat yang benar-benar kredibel, bukan yang hanya pandai menjilat.

“Andra ini kan rising star, banyak program yang harus dikerjakannya, banyak janji politik yang harus ditepatinya. Makanya dia butuh pejabat yang bisa kerja, dan punya chemistry yang kuat,” ungkapnya.

Adib juga mendorong agar proses rotasi dan mutasi jabatan yang akan dilakukan Pemprov Banten pada Agustus mendatang tetap mengacu pada prinsip merit system. Dengan demikian, jabatan diberikan berdasarkan kompetensi, bukan pesanan.

Editor: Merwanda