TANGSEL,RADARBANTEN.CO.ID-Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, akhirnya buka suara menanggapi kritik mantan aktris cilik Leony terkait laporan realisasi APBD 2024 yang viral di media sosial.
Benyamin menegaskan, pihaknya tidak akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Enggak, enggak melaporkan. Saya ini menjelaskan saja. Kalau diperlukan, kita bisa undang Bu Leony untuk mendapat penjelasan langsung. Kritik ini saya jadikan bahan koreksi untuk pelayanan publik,” ujar Benyamin dalam konferensi pers di rumah dinasnya, BSD Serpong, Selasa 23 September 2025.
Menurut Benyamin, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tangsel 2024 telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Januari hingga Mei 2025.
Dokumen setebal 520 halaman itu berisi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, catatan atas laporan keuangan, hingga tujuh kelompok besar laporan lainnya.
“LKPD memang tidak merinci hingga sub-kegiatan, karena kalau ditulis detail bisa 2–3 kali lipat tebalnya. Ada dokumen pendukung lain yang menjelaskan detail belanja,” jelasnya.
Salah satu sorotan publik adalah belanja makan minum Rp66 miliar. Benyamin menjelaskan bahwa anggaran tersebut tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk sekolah negeri, RSUD, dan puskesmas.
“Untuk RSUD, konsumsi mencakup pasien. Di dinas lain digunakan dalam kegiatan sosialisasi kesehatan, musrenbang, pembinaan guru, hingga Olimpiade Siswa Nasional. Jadi bukan hanya rapat pejabat,” paparnya.
Ia menambahkan, pengadaan konsumsi ini melibatkan UMKM lokal, sehingga turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Terkait belanja cenderamata Rp23,2 miliar, Benyamin menegaskan bahwa dana itu digunakan sebagai sarana pemberdayaan.
“Di Disnaker ada pelatihan menjahit, kain dan mesin jahit diberikan ke peserta. Di Disperindag ada pelatihan barista, alat barista diberikan ke peserta. Termasuk bonus dan medali untuk atlet berprestasi. Jadi bukan sekadar beli suvenir,” katanya.
Isu lain yang ramai adalah perjalanan dinas Rp117 miliar dibandingkan dengan pemeliharaan jaringan listrik Rp731 juta. Benyamin menilai perbandingan itu keliru.
“Rp117 miliar perjalanan dinas tersebar di semua kecamatan dan 34 perangkat daerah. Sedangkan Rp731 juta hanya untuk pemeliharaan listrik di kantor Pemkot, bukan seluruh infrastruktur kota,” tegasnya.
Reporter: Syaiful Adha
Editor: AGung S Pambudi
