PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID– Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Habibi Arafat, angkat bicara soal temuan honorer siluman alias bodong yang masuk dalam usulan penerimaan PPPK paruh waktu tahun 2025. Ia menyayangkan adanya kasus tersebut.
Menurut Habibi, keberadaan honorer bodong justru merugikan honorer murni yang sudah lama mengabdi di lingkungan Pemkab Pandeglang.
“Nah makanya ini harus dievaluasi tim verifikasinya, karena itu merugikan honorer yang sudah lama mengabdi,” kata Habibi saat dihubungi, Jumat 26 September 2025.
Habibi meminta masalah ini ditelusuri hingga jelas riwayatnya. Ia juga menekankan perlunya sanksi bagi pihak yang meloloskan honorer siluman.
“Ini harus ditelusuri kebenarannya, kenapa bisa sampai masuk. Dan jelas harus ada sanksi untuk yang ikut meloloskan honorer bodong ini,” tegasnya.
Habibi menilai BKPSDM Pandeglang punya peran penting dalam proses verifikasi administrasi. Karena itu, ia mendorong agar seleksi dilakukan lebih selektif dan transparan.
“Kasihan honorer yang sudah lama menunggu momen pengangkatan PPPK paruh waktu. Ini harus benar-benar selektif,” ujarnya.
Meski begitu, Habibi menyerahkan sepenuhnya proses seleksi kepada BKPSDM. Ia menegaskan, bila ada peserta yang tak memenuhi syarat, sebaiknya langsung dicoret.
“Kalau persyaratan tidak terpenuhi, ya lebih baik diabaikan. Jangan sampai ada oknum yang bermain atau ada yang bukan honorer tiba-tiba masuk,” katanya.
Habibi menambahkan, DPRD melalui Komisi I juga akan mengawasi persoalan ini. Ia menekankan, honorer yang berhak adalah mereka yang administrasinya lengkap dan sudah lama mengabdi.
“Kalau ada yang tidak pernah mengabdi kemudian masuk, saya sangat menyayangkan. Kasihan yang sudah lama mengabdi,” jelasnya.
Habibi pun berharap BKPSDM bisa melakukan pemetaan prioritas secara adil. Ia juga mendorong agar semua honorer di Pandeglang bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu sesuai program pemerintah.
“Harapan saya semua honorer diangkat jadi PPPK paruh waktu sesuai program yang digulirkan pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, dugaan adanya ‘permainan’ data honorer muncul di Kabupaten Pandeglang.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang menemukan empat honorer siluman alias bodong dalam proses administrasi penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2025.
Temuan itu diketahui saat verifikasi berkas administrasi berlangsung. BKPSDM menyebut dugaan honorer siluman muncul karena ada nama yang masuk dalam usulan, namun ternyata tak sesuai masa kerja hingga tidak pernah aktif bekerja.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agung S Pambudi
