SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengeluhkan akan sulitnya akses informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten ini.
BGN terkesan menutupi data, bahkan sekedar data untuk jumlah pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jumlah penerima manfaat disetiap daerahnya.
Padahal, akses informasi ini menjadi penting bagi Pemprov Banten, dan stakeholder terkait lainnya guna memastikan program prioritas nasional unggulan Presiden Prabowo Subianto ini berjalan dengan lancar.
Asisten Daerah (Asda) I Pemprov Banten Komarudin menyebut jika seluruh data dan informasi terkait dengan MBG ini sepenuhnya kewenangan BGN. Pihaknya tidak diberikan akses informasi apapun.
“Data itu punya BGN, kita ga punya data itu,” kata Komarudin saat dikonfirmasi terkait dengan jumlah SPPG di Banten, Jum’at 10 Oktober 2025.
Ia menyebut, BGN atau SPPG bebal. Sulit untuk dirangkul untuk berkoordinasi. Padahal, jika terdapat kasus keracunan, atau masalah lainnya, Pemprov dan Pemda setempat juga ikut kerepotan.
Termasuk terkait dengan SPPG yang belum mendapatkan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.
Meskipun SPPG, kewenangannya langsung dari BGN, namun sertifikasi seperti SLHS itu merupakan kewenangan dari Pemda. Hal ini mempertegas pentingnya koordinasi dalam setiap program yang bersangkutan dengan publik.
“Koordinasi mereka lemah,” ucapnya.
Komarudin mengaku telah mengundang kordinator dari SPPG untuk membicarakan hal ini, bahkan juga turut menyiapkan kantor pusat informasi MBG. Namun, upaya ini belum maksimal.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
