SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Akademisi dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul menyoroti lemahnya koordiansi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemda di Banten.
Masalah ini, kata Adib membuat realisasi program MBG di Banten lemah. Tak heran, maka realisasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini banyak menuai kendala di lapangan.
“Monitoring itu harusnya penting. Maksud saya begini, harusnya Pemda itu menjadi second opinion untuk dalam hal monitoring, dalam hal mengawasi. Karena yang tahu datanya kan data warganya mereka sebetulnya,” ungkapnya, Sabtu 11 Oktober 2025.
Adib melihat, peranan Pemda dalam program ini hanyalah pajangan, atau pencitraan belaka. Sebab, semua pelaksanaan program ini diampu langsung oleh BGN. Harusnya, kata Adib, Pemda harus lebih dilibatkan lagi.
“Ini ada program MBG, gubernurnya datang, bupatinya datang, wali kotanya datang. Ini sekedar pencitraan. Tapi kalau ada yang keracunan, ya memang bupati wali kota ini tidak serta-merta menjadi yang tersalahkan tetap BGN,” tuturnya.
Dirinya mendorong agar BGN lebih memberikan peran, kepada pemda setempat untuk monitoring pelaksanaan program ini di daerah.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
