SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kemacetan truk tambang di ruas Jalan Bojonegara-Pulo Ampel telah menjadi polemik berkepanjangan, bahkan menuai aksi protes dari masyarakat sekitar yang merasakan dampak kemacetan itu secara langsung. Usut punya usut, kemacetan itu disebabkan meningkatnya permintaan material dari luar wilayah Banten.

Hal itu diakui oleh Plt Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy. Katanya, kepadatan di Bojonegara juga diperparah oleh meningkatnya aktivitas industri non-tambang dan bongkar muat pelabuhan.

Bahkan, meningkatnya permintaan material tambang dari luar daerah turut memperbesar volume kendaraan berat yang masuk ke Banten.

“Banyak tambang di luar provinsi yang sedang tutup sementara, sehingga permintaan material beralih ke Banten. Ini menyebabkan lonjakan truk dari luar daerah,” kata James, Rabu 22 Oktober 2025.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas ESDM akan menggandeng Dinas Perhubungan dan Forkopimda untuk merumuskan penertiban terpadu di lapangan. Pemerintah juga membuka opsi sanksi bagi perusahaan yang tetap membiarkan armadanya parkir sembarangan.

“Kami akan koordinasi dengan Dishub dan aparat penegak hukum. Kalau masih membandel, kami dorong penegakan aturan lebih tegas,” tandas Ari.

Sebelumnya, Ketua Forum HRD Serang Barat Abdul Muhid mengatakan, informasi yang diterimanya, terdapat 5.000 truk berplat polisi Jabar yang masuk ke wilayah Banten. Truk-truk itu diduga mengambil material untuk keperluan pembangunan di wilayah Jakarta, termasuk proyek raksasa Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

“Itu semua ngambil bahannya, batunya dari Bojonegara-Pulo Ampel, yang sebelumnya ngambil di Bogor, Parung,” ujar Abdul Muhid.

Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, apalagi jika truk-truk itu tidak mematuhi jam operasional. Pihaknya pun mengaku merugi, sebab kemacetan panjang di ruas jalan itu telah menghambat operasional tambang baik dari sisi pengiriman, maupun pemenuhan bahan baku.
“Awalnya, kami tenang-tenang aja. Tapi ketika ada eksodus ini, kami terganggu,”ungkapnya.

Editor: Abdul Rozak