SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pengusaha tambang di wilayah Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang akhirnya angkat bicara terkait dengan polemik kemacetan ruas jalan Bojonegara-Pulo Ampel beberapa hari terakhir ini. Mereka enggan untuk disalahkan secara penuh dari masalah ini.

Mereka berpendapat bahwa kemacetan di ruas jalan itu dipicu kuat oleh meningkatnya aktivitas truk tambang dari wilayah Jawa Barat (Jabar) ke Bojonegara. Hal ini diduga dampak dari penghentian sementara waktu aktivitas pertambangan di wilayah Jabar.

Ketua Forum HRD Serang Barat Abdul Muhid mengatakan, informasi yang diterimanya, terdapat 5.000 truk berplat polisi Jabar yang masuk ke wilayah Banten. Truk-truk itu diduga mengambil material untuk keperluan pembangunan di wilayah Jakarta, termasuk proyek raksasa Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

“Itu semua ngambil bahannya, batunya dari Bojonegara-Pulo Ampel, yang sebelumnya ngambil di Bogor, Parung,” ujar Abdul Muhid di kantor DPRD Banten, Rabu 22 Oktober 2025.

Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, apalagi jika truk-truk itu tidak mematuhi jam operasional. Pihaknya pun mengaku merugi, sebab kemacetan panjang di ruas jalan itu telah menghambat operasional tambang baik dari sisi pengiriman, maupun pemenuhan bahan baku.
“Awalnya, kami tenang-tenang aja. Tapi ketika ada eksodus ini, kami terganggu,”ungkapnya.

Makanya, pihaknya meminta penegasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten atas masalah ini, salah satunya dengan penegakan aturan batas jam operasional truk tambang melalui peraturan gubernur (Pergub). “Makanya pergub ini harus segera terbit, diawasi, dan ada aparat. Agar kami, dan masyarakat industri tidak terganggu,”pintanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk melebarkan ruas jalan Bojonegara-Pulo Ampel menjadi empat jalur. Para pengusaha di Serang Barat pun siap berkontribusi dalam upaya pelebaran jalan ini. “Masa jalan industri, tapi jalannya sempit. Seperti ruas jalan kecamatan,”ucapnya.

Editor: Abdul Rozak