KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Pemkot Tangsel mengambil langkah antisipatif untuk menekan potensi inflasi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Fokus utama diarahkan pada pengamanan stok serta kelancaran distribusi pangan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga.
RelatedPosts
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menegaskan bahwa momen Nataru hampir selalu diikuti peningkatan permintaan bahan pangan, sehingga perlu diantisipasi secara serius dan terukur.
“Tanpa kesiapan pasokan dan distribusi yang lancar, lonjakan permintaan berpotensi memicu kenaikan harga yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Pilar, melalui siara pers, Minggu 14 Desember 2025.
Pilar mengatakan, Pemkot Tangsel terus melakukan berbagai upaya, termasuk penguatan program bantuan sosial dan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk menjaga serta meningkatkan daya beli warga.
“Pemkot Tangsel juga memastikan keterjangkauan harga melalui pemantauan pasar secara intensif serta kesiapan pelaksanaan operasi pasar dan gelar pangan murah yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah,” jelasnya.
Langkah ini dilakukan untuk menekan potensi lonjakan harga komoditas strategis selama periode akhir tahun.
Selain itu, ketersediaan pasokan pangan hingga awal 2026 menjadi perhatian utama.
Pilar menyampaikan bahwa Pemkot Tangsel memperkuat program kemandirian pangan masyarakat, termasuk optimalisasi program RW Mantap, serta meningkatkan koordinasi dengan daerah pemasok seperti Pandeglang, Serang, dan Jakarta agar suplai pangan tidak tersendat.
“Kelancaran distribusi logistik juga menjadi fokus, mengingat periode libur akhir tahun kerap diwarnai kepadatan lalu lintas,” jelasnya.
Pilar mengingatkan bahwa ketergantungan Tangsel terhadap pasokan dari luar daerah menuntut pengamanan jalur distribusi agar arus barang tetap berjalan normal.
Di sisi lain, Pilar menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif.
Pemerintah daerah berupaya menyampaikan informasi yang akurat terkait ketersediaan stok dan kondisi harga guna meredam kekhawatiran masyarakat serta mencegah ekspektasi inflasi yang dipicu oleh isu atau informasi tidak benar di media sosial.
Pilar menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan lembaga statistik.
“Kami berharap langkah-langkah tersebut mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas harga,” ujarnya.
Editor Daru
