LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah warga korban banjir bandang asal Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, menggelar aksi protes dengan mendirikan tenda darurat di depan Kantor Bupati Lebak, Jumat, 16 Januari 2026.

Aksi tersebut menjadi simbol kekecewaan warga yang hingga kini belum mendapatkan hunian tetap. Warga mengaku telah menetap di Hunian Sementara (Huntara) selama enam tahun sejak bencana banjir bandang melanda wilayah tersebut pada 2020 silam.

“Ini aksi simbolik. Kami mengilustrasikan kehidupan kami selama enam tahun, hidup di tenda terpal yang memprihatinkan,” kata salah satu warga Lebakgedong, Muhammad Zaenudin, Jumat, 16 Januari 2026.

Tak hanya mendirikan tenda, warga juga melakukan aksi penggalangan donasi di sekitar Kantor Bupati Lebak. Menurut Zaenudin, langkah tersebut merupakan bentuk kritik keras kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang dinilai belum mampu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

Warga menyoroti masih adanya pembangunan infrastruktur lain yang dianggap bukan prioritas, sementara ratusan kepala keluarga korban banjir bandang masih bertahan di Huntara. Kondisi tersebut, kata mereka, memicu kecemburuan sosial di kalangan warga terdampak.

“Penggalangan donasi ini untuk meringankan beban Pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten yang kami anggap belum mampu mengalokasikan APBD untuk pembangunan huntap,” ujarnya.

Aksi tersebut diikuti sekitar 20 orang warga bersama mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Mereka menuntut pembangunan sedikitnya 221 unit huntap dan menyatakan akan tetap bertahan serta menginap di depan Kantor Bupati Lebak hingga ada langkah nyata, bukan sekadar janji.

Warga juga mendesak pemerintah agar segera meratakan lahan yang telah disiapkan untuk pembangunan huntap. Menurut mereka, kesiapan lahan menjadi syarat penting agar pemerintah pusat dapat segera menurunkan bantuan pembangunan fisik hunian.

“Minimal lahannya diratakan dulu, supaya tidak lagi menjadi alasan pemerintah pusat untuk tidak membangun karena lahan belum siap,” kata Zaenudin.*

Editor : Krisna Widi Aria