SERANG, RADARBANTEN.CO.ID– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten terus memperkuat konsolidasi internal pasca penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Kota Cilegon.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan penataan organisasi sekaligus mempersiapkan agenda konsolidasi besar yang akan digelar di Kota Cilegon dalam waktu dekat.
Ketua DPW PPP Banten, Neng Siti Julaiha, mengatakan bahwa pembenahan organisasi harus tetap berjalan meski diwarnai berbagai dinamika internal yang cukup keras.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi justru menjadi motivasi untuk membangun kembali soliditas partai di Provinsi Banten.
“Dinamika yang sangat keras yang terjadi tentu tak mengendorkan semangat kami untuk terus berupaya membenahi partai warisan ulama ini. Justru tantangan yang ada menjadi energi bagi kami untuk memperkuat konsolidasi, menata organisasi, dan memastikan PPP kembali hadir sebagai rumah besar umat Islam serta kekuatan politik yang diperhitungkan di Banten,” ujar Neng kepada RADARBANTEN.CO.ID melalui telepon, Senin, 15 Juni 2026.
Neng menjelaskan, salah satu fokus utama DPW PPP Banten saat ini adalah memastikan seluruh struktur kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota berjalan efektif.
Karena itu, penunjukan Plt di daerah yang masih mengalami kekosongan kepemimpinan dilakukan sebagai langkah organisatoris agar roda partai tetap berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
Menurutnya, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di setiap daerah juga merupakan amanat organisasi yang harus segera dituntaskan. Muscab menjadi forum penting untuk memilih kepengurusan definitif sekaligus memperkuat konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Kami ingin memastikan seluruh struktur partai bergerak dalam satu barisan, solid, dan siap menghadapi berbagai agenda politik ke depan. Karena itu, konsolidasi organisasi harus terus dilakukan secara berjenjang agar mesin partai bekerja secara maksimal,” tegasnya.
Sebagai informasi, kepengurusan PPP hasil Muktamar X telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum yang diterbitkan pada 6 Oktober 2025. Pengesahan tersebut menjadi dasar hukum bagi kepengurusan DPP PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhamad Mardiono untuk melaksanakan konsolidasi organisasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Banten.
DPW PPP Banten menargetkan seluruh proses konsolidasi, termasuk pembentukan kepengurusan definitif di daerah, dapat diselesaikan sebelum memasuki tahapan persiapan Pemilu 2029. Dengan struktur organisasi yang solid, PPP optimistis dapat memperkuat basis dukungan masyarakat sekaligus meningkatkan elektabilitas partai di Banten.
Editor: Agus Priwandono
