CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Penasihat DPC PPP Kota Cilegon Nawawi Sahim mengajak seluruh kader untuk kembali bersatu dan membesarkan partai pasca pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) V DPC PPP Kota Cilegon.
Menurutnya, pintu rekonsiliasi terbuka bagi seluruh kader yang selama ini memiliki perbedaan pandangan politik maupun organisasi.
Ajakan tersebut disampaikan Nawawi usai Muscab V DPC PPP Kota Cilegon yang digelar di Laras Garden Resto, Minggu 14 Juni 2026.
“Patut kita sayangkan kalau masih ada rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang belum bergabung. Silakan bergabung kembali, karena PPP terbuka untuk seluruh kader demi kepentingan agama, bangsa, dan partai,” katanya.
Nawawi menjelaskan, Muscab telah berlangsung sesuai mekanisme organisasi dan dihadiri jajaran DPW PPP Provinsi Banten serta peserta yang memiliki mandat resmi.
“Alhamdulillah Muscab sudah terselesaikan. Tadi dihadiri Ketua dan Sekretaris DPW PPP Banten. Pesertanya juga resmi, dari delapan Pengurus Anak Cabang (PAC), tujuh PAC hadir lengkap dengan mandatnya,” ujarnya.
Dalam Muscab tersebut telah dipilih formatur yang nantinya bertugas menyusun kepengurusan definitif DPC PPP Kota Cilegon.
“Hari ini sudah terpilih formatur. Tinggal nanti rapat formatur untuk menentukan susunan kepengurusan. Dalam formatur itu ada unsur DPC, DPW dan DPP PPP,” tuturnya.
Menurut Nawawi, hasil rapat formatur selanjutnya akan disampaikan kepada DPP PPP untuk mendapatkan pengesahan sebelum diumumkan secara resmi.
“Nanti ada rapat formatur, hasilnya akan diumumkan setelah seluruh proses organisasi selesai,” katanya.
Setelah kepengurusan definitif mendapatkan Surat Keputusan (SK), PPP Kota Cilegon akan fokus melakukan konsolidasi organisasi hingga tingkat bawah.
“Setelah ada SK, pengurus akan bergerak melakukan konsolidasi baik di tingkat kecamatan, PAC maupun ranting,” ujarnya.
Terkait dinamika yang berkembang di internal PPP Kota Cilegon, Nawawi menilai perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam organisasi maupun demokrasi.
“Sebenarnya tidak ada dualisme. Dalam agenda politik biasanya ada beberapa perbedaan pandangan dan sikap. Itu sesuatu yang wajar dan sah,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kepengurusan partai harus memiliki legitimasi dari struktur organisasi resmi, mulai dari DPP hingga DPW PPP.
“Yang diatur itu DPP, DPW dan DPC. Kepengurusan yang sah tentu harus mendapat pengakuan dari struktur organisasi di atasnya,” tegasnya.
Reporter : Adam Fadillah
Editor: Agung S Pambudi
