CILEGON – Permasalahan harga pembebasan lahan milik warga Rw 01 Komplek PLTU Suralaya dampak pengembangan PLTU Suralaya 2 X 1000 MW oleh PT. Indonesia Power diadukan oleh warga ke DPRD Kota Cilegon. Puluhan warga menemui anggota Komisi 1 dan 2 DPRD Cilegon diaula gedung DPRD Cilegon, Kamis (5/1).

Koordinator Perjuangan Rw 01, Komplek PLTU Suralaya, Arnold Pardede berharap kedatangannya ke gedung DPRD Kota Cilegon agar dapat menemukan titik terang dari ketidakadilan haknya yang terampas. “Kami ingin mediasi untuk melakukan musyawarah pembebasan lahan. Tuntutannya penggantian lahan dengan harga yang wajar,” katanya.

Sementara itu, Sekertaris Perjuangan RW 01 Komplek PLTU Suralaya, Ahmad Fadli mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakannya dalam penggantian harga rumah dan lahan miliknya.

“Lahan saya yang telah SHM seluas 240 meter dengan kondisi rumah yang baik karena baru direnovasi pada 2012 dan ditempati tahun 2013 dihargai dengan harga yang lebih murah daripada rumah disebelah saya yang kondisinya telah kumuh. Rumah saya dihargai 604 juta, sedangkan rumah yang kumuh dihargai 640 juta. Kami minta penggantian harga yang wajar,” ucapnya.

Dijelaskannya, ia telah meminta kepada tim apresial untuk meninjau ulang kondisi rumahnya dengan harga yang diberikan. Namun hingga saat ini tim apresial tidak juga meninjau ulang. “Saya minta agar mengecek lapangan ulang tapi tidak dicek. Kita minta musyawarah tapi tim apresial tidak dapat melakukan. Katanya tugasnya hanya memberikan harga bukan untuk nego harga,” ujarnya. (Riko)