SERANG – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) hari ini mengumpulkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Banten di aula Setda Provinsi Banten.
Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsubgah) KPK Asep Rahmat Suwanda menjelaskan, agenda tersebut dilakukan untuk mendiskusikan progres rencana aksi sampai akhir Agustus lalu.
Dijelaskan Asep, dari 111 rencana aksi, menurut laporan Pemprov Banten, sebanyak 86 persen telah tercapai. Namun hasil penilaian Korsupgah, pencapaian baru sekitar 54 persen.
“Sisanya harus diselesaikan, paling tidak pada tahun ini,” ujar Asep kepada sejumlah awak media petang ini, Rabu (6/9).
Menurutnya, ada beberapa hal dari rencana aksi yang harus digenjot progres pencapaiannya. Misalnya, terkait manajemen Sumber Daya Manusia, serta pengadaan barang dan jasa.
Terkait rencana aksi, lanjut Asep, pihaknya pun menambah sejumlah aspek yang akan dijadikan objek supervisi. Sejauh ini, pihaknya baru menyasar pada pengelolaan APBD, manajemen SDM, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan.
“Tambahan kedepan kita akan lebih masuk ke area yang sifatnya tematik seperti kesehatan, infrastruktur, asetnya. Makanya dikumpulkan seluruh kepala dinas,” kata Asep.
Sementara itu, Sekda Banten Ranta Soeharta tidak banyak menjelaskan pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama empat jam tersebut.
“Aset, dah banyak perbaikan, udah. Sekolah, lebih ke mutu pendidikan,” ujarnya sambil menuju kendaraan dinasnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
