JAKARTA – Animo masyarakat mengikuti program pengangkatan calon aparatur sipil negara (calon ASN) Guru Garis Depan (GGD) cukup besar. Sayangnya untuk perekrutan periode 2016, kuota yang disiapkan hanya 7.000 kursi. Kemendikbud berencana merekrut 17 ribu calon ASN GGD untuk periode 2018 nanti.
Seluruh rangkaian perekrutan calon ASN GGD 2016 rampung kemarin (12/9). Ditutup dengan seremoni penglepasan yang diwakili 300 orang calon ASN GGD oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Dalam arahannya, dia berpesan supaya calon ASN GGD betah di sekolah atau lokasi penempatan.
’’Tahun ini, calon ASN GGD tidak boleh mengajukan mutasi pindah kerja dalam sepuluh tahun pertama,’’ katanya.
Lizan, salah satu calon ASN GGD yang bertugas di SMPN 2 Senpoti, Kabupaten Kayong Utara, tidak mempermasalahkan klausul tidak boleh mutasi dalam sepuluh tahun pertama itu. ’’Itu sudah komitmen kami seluruh peserta GGD,’’ jelasnya. Guru bahasa Indonesia asal Kabupaten Sambas itu ingin ikut berkontribusi membangun bangsa Indonesia.
Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, tahun lalu kuota GGD ditetapkan 7.000 kursi. Tetapi setelah proses seleksi, hanya terisi 6.296 orang. Sementara untuk GGD 2018 nanti, Hamid menuturkan, kajian Kemendikbud membutuhkan 17 ribu orang.
’’Ini belum angka final. Tetapi, sudah kita sampaikan ke Kementerian PAN-RB,’’ jelasnya.
Bagaimana respons Kementerian PAN-RB? Hamid menuturkan, selama itu benar-benar hasil analisis kebutuhan, Kementerian PAN-RB memberikan lampu hijau. Tetapi, keputusan finalnya nanti ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku bendahara negara.
Ada beberapa perubahan perekrutan GDD tahun depan. Di antaranya adalah dibuka kesempatan bagi guru-guru yang sudah mengajar atau honorer. Tetapi dengan catatan, harus memenuhi kualifikasi sebagai guru. Yakni, memiliki ijazah minimal sarjana (S-1).
’’Belum ikut PPG (pendidikan profesi guru- red) tidak apa-apa,’’ katanya. Dengan catatan, setelah dinyatakan lolos sebagai GGD, mereka bersedia mengikuti kuliah PPG selama satu tahun terlebih dahulu.
Menurut Hamid, banyak pemda yang mengusulkan supaya para guru honorer juga diberi kesempatan ikut bersaing melamar calon ASN GGD. Ada sejumlah keuntungan jika guru honorer yang sudah mengajar ikut menjadi calon ASN GGD. Di antaranya adalah potensi mereka mutasi meninggalkan sekolah cukup kecil. Sebab, rata-rata guru honorer ini tinggalnya dari sekitar sekolah.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mendukung kebijakan Kemendikbud membuka seleksi calon ASN GGD untuk tenaga honorer. Sebab, menurut dia, guru honorer lebih berpengalaman dalam mengajar. Perkara belum ikut PPG, bisa disusulkan kemudian.
’’Intinya, jangan sampai ditutup kesempatan para tenaga honorer itu untuk cari calon ASN,’’ jelasnya. (JPG/RBG)
