SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersedia merevisi rekomendasi usulan UMK 2018. Semula sebesar Rp3.542.713 menjadi Rp3.584.755. Revisi itu dilakukan dua hari setelah Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Banten melakukan rapat pleno pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018.
Usulan pertama disampaikan Bupati Serang kepada Gubernur Banten pada 10 November 2017 melalui surat nomor: 561/2626/Disnakertrans/2017. Dalam usulannya, kenaikan UMK 2018 sebesar 8,71 persen mengacu PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Usulan kedua tertuang dalam surat nomor:561/2686/Disnakertrans/2017 tertanggal 15 November 2017. Dalam usulannya, kenaikan UMK 2018 sebesar 10 persen sesuai usulan serikat pekerja.
Menanggapi keputusan Bupati Serang yang merevisi atau meralat usulan UMK 2018, Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Banten Karna Wijaya mengatakan, usulan bupati/walikota terkait UMK 2018 sudah final karena Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Banten telah melakukan rapat pleno pembahasan UMK 2018 pada Senin (13/11) lalu. “Kami belum terima suratnya. Mungkin langsung diserahkan ke Pak Gubernur. Jadi kami belum tahu alasan Bupati Serang meralat usulan rekomendasi UMK 2018,” kata Karna kepada Radar Banten, Rabu (15/11) sore.
Karna melanjutkan, sesuai aturan yang berlaku. Semua usulan bupati walikota yang masuk ke provinsi merupakan rekomendasi final hasil pembahasan dewan pengupahan kabupaten kota. Makanya dewan pengupahan provinsi langsung melakukan rapat pleno setelah semua usul bupati walikota masuk ke provinsi. “Ya kalau mengajukan ralat boleh saja, tapi provinsi punya hak untuk menolak pengajuan tersebut, karena mekanisme rekomendasi usulan bupati walikota sudah selesai dan sudah dibahas dalam rapat DPP Banten,” ungkapnya.
“Hasil rapat pleno DPP Banten bahkan sudah diserahkan ke Pak Gubernur. Saat ini surat keputusan (SK) penetapan UMK 2018 sedang digodok Biro Hukum. Jadi DPP tidak mungkin mengadakan rapat pleno lagi untuk membahas revisi usulan UMK Kabupaten Serang,” sambung Karna.
Informasi yang dihimpun Radar Banten, revisi UMK 2018 dilakukan Bupati Serang pada Rabu (15/11) pukul 11.30 WIB di kantor Bupati Serang. Disaksikan aliansi serikat buruh Kabupaten Serang, Plt Sekda Kabupaten Serang, dan Kapolres Serang.
Saat dikonfirmasi, Sekjen Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Yudi Supriyadi membenarkan keputusan Bupati Serang meralat usul UMK 2018 dari sebelumnya naik 8,71 persen menjadi naik 10 persen. “Ini tentu saja kabar baik bagi serikat pekerja di Kabupaten Serang. Bupati menyerap aspirasi buruh. Tadi teman-teman aliansi serikat pekerja Kabupaten Serang sudah menyaksikan langsung keputusan itu, di mana Bupati Serang menuangkan revisi usul UMK 2018 dalam surat resmi untuk diusulkan kepada gubernur,” katanya.
Terkait pernyataan Karna Wijaya, Yudi berharap Gubernur Banten tetap mengakomodasi usul UMK 2018 hasil revisi Bupati Serang. “Masih ada waktu sampai Jumat (17/11) proses SK di Biro Hukum Provinsi Banten, jadi tidak ada alasan revisi usul Bupati Serang ditolak,” tegasnya.
Keputusan Bupati Serang menaikkan UMK 2018 hingga 10 persen mendapat respons positif dari Aliansi Buruh Kabupaten Serang yang sebelumnya akan melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Serang merevisi usulan UMK 2018. Koordinator Aliansi Buruh Kabupaten Serang Asep Saepulloh memastikan rencana unjuk rasa buruh hari ini di Kantor Bupati ditunda dan dialihkan pada pengawalan usul UMK 2018 hasil revisi Bupati Serang di Pemprov Banten.
“Bupati Serang sudah menyerap aspirasi buruh, dan meminta kami untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas di Kabupaten Serang. Kami tadi sore (kemarin-red) sudah sepakat unjuk rasa ditunda,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Apindo Banten Arwin Kusmanta menegaskan, pertimbangan akhir untuk gubernur menetapkan UMK 2018 adalah rekomendasi DPP hasil rapat pleno 13 November 2018. Pengusaha, pemerintah dan akademisi merekomendasikan agar dalam penetapan UMK 2018 berdasarkan formula sebagaimana yang diatur dalam PP 78/2015. Sedangkan serikat pekerja meminta agar semua rekomendasi bupati/walikota baik yang sesuai maupun tidak sesuai PP 78 di-SK- kan oleh gubernur. Termasuk rekomendasi bupati walikota yang merekomendasikan dua opsi. “PP 78 masih berlaku, dan harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk di dalamnya pemerintah daerah,” kata Arwin. (Deni S/RBG)
