MALINGPING – Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Serang menggerebek PT Putri Penti Sejahtera di Kampung Sukatani, Desa Sumberwaras, Kecamatan Malingping, kemarin. Perusahaan yang memproduksi air mineral merek Penti ini diduga tidak memiliki izin sehingga mesin produksi disita penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BPOM Serang.
Kepala BPOM Serang Nurjaya Bangsawan mengatakan, perusahaan tersebut pernah digerebek BPOM Serang beberapa waktu lalu. Namun, pihak perusahaan membandel dan sekarang mereka produksi kembali.
Padahal, kata dia, manajemen perusahaan tidak memiliki izin seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk itu, BPOM menyita mesin produksi supaya perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi lagi. “Pabrik ini sudah berjalan beberapa tahun, karena kami tahun lalu melakukan pemeriksaan awal. Setelah ada pengaduan dari masyarakat,” kata Nurjaya kepada wartawan, kemarin
Dalam penggerebekan tersebut, BPOM didampingi unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Malingping dan Kepala Desa Sumberwaras Usup Supardi. Mereka memeriksa beberapa orang saksi yang merupakan karyawan perusahaan. “Air yang digunakan merupakan air yang diambil dari sumur bor (air tanah-red). Bukan air dari mata penggunungan atau air alami,” ungkapnya.
Ditanya apakah air mineral layak dikonsumsi, Nurjaya menjelaskan, air mineral dalam kemasan harus diuji laboratorium terlebih dahulu. Jika melihat peralatan produksi yang ada, memang sudah mencukupi untuk sebuah pabrik air minum dalam kemasan. Namun, dalam proses produksinya sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat produksi pangan yang baik. “Tidak memenuhi syarat, baik kebersihan, sanitasi, dan sarana yang tidak memenuhi syarat,” terangnya.
Menurut Nurjaya, BPOM Serang akan terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi. PPNS sedang membuat berita acara pemeriksaan terkait kasus tersebut. Nantinya, akan dilakukan gelar kasus dan dilanjutkan secara pro justisia dengan menggunakan Pasal 142 UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. “Sanksi pidananya dua tahun penjara dan denda maksimal Rp4 miliar,” jelasnya.
Selain menyita mesin produksi, BPOM Serang juga menyita air mineral hasil produksi, karton, dan sejumlah barang lain. Nurjaya berharap, pengusaha di Lebak dan Banten mematuhi aturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan usahanya. Tujuannya, supaya aktivitas usaha yang dilakukan legal dan tidak merugikan masyarakat. “Kita juga sita dokumen-dokumen terkait peredaran dan nota penjualan air minum dalam kemasan,” ujarnya.
Kepala Desa Sumberwaras, Kecamatan Malingping, Usup Supardi mengatakan, tidak mengetahui ada dan tidaknya izin usaha dari PT Putri Penti Sejahtera itu.
Dia mengira, perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan tersebut telah memiliki izin operasi. “Perusahaan ini berdiri sejak saya belum menjabat kepala desa. Saya sendiri baru setahun menjabat sebagai Kades Sumberwaras,” jelasnya.
Sementara itu, tidak ada satu pun perwakilan perusahaan yang bisa dimintai keterangan terkait persoalan tersebut. Manajemen pabrik tidak ada di tempat, sedangkan karyawan perusahaan air minum tidak bisa diganggu, karena di BAP BPOM Serang. (Mastur/RBG)
