SERANG – Permohonan justice collaborator Direktur PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Dony Sugihmukti ditolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa (6/2), terdakwa dugaan suap syarat rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan Mal Transmart Cilegon 2016 tersebut dituntut empat tahun penjara di Pengadilan Tipikor Serang.
“Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Tubagus Dony Sugihmukti berupa pidana empat tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Kiki Ahmad Yani di hadapan majelis hakim yang diketuai Efiyanto.
Tuntutan pidana Dony lebih berat dibandingkan dua terdakwa lain. Yakni, Manajer Legal PT KIEC Eka Wandoro Dahlan dan Project Manager PT Brantas Abipraya (BA) Bayu Dwinanto Utomo. Eka Wandoro Dahlan dan Bayu Dwinanto Utomo dituntut dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. “Permohonan terdakwa untuk menjadi justice collaborator ditolak,” kata Kiki.
Dony dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui terus terang atas perbuatannya sebagai hal memberatkan. “Hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum,” kata Kiki.
Sementara, terdakwa Bayu Dwinanto Utomo dan Eka Wandoro Dahlan disetujui oleh pimpinan KPK menjadi justice collaborator. Pertimbangannya, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemerintah yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai hal memberatkan. “Hal meringankan, terdakwa bersifat kooperatif dalam memberikan keterangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa membantu mengungkap pelaku lainnya yang lebih besar, terdakwa tidak pernah dihukum. Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK atau justice collaborator berdasarkan putusan pimpinan KPK Nomor 192 Tahun 2018 tanggal 28 Januari,” ungkap Kiki.
Penilaian JPU didasarkan atas keterangan Dony Sugihmukti selama proses persidangan. Dony membantah pemberian uang sebesar Rp700 juta PT KIEC ke Cilegon United (CU) terkait perizinan.
Nominal Rp700 juta hanya kebetulan lantaran ketersediaan dana dari PT KIEC dan murni sponsorship. Padahal, Januari atau Februari 2017, PT KIEC tidak merespons permohonan proposal sponsorship CU.
Sesuai keterangan Dony, ungkap JPU, pada 9 September 2017, terdakwa pernah menerima laporan dari Eka Wandoro. Laporan itu disebutkan sebatas CU kekurangan dana sebesar Rp6 miliar hingga Rp8 miliar. “Tidak ada melaporkan angka Rp1,5 miliar sebagai besaran yang diminta untuk biaya perizinan,” kata Kiki.
Sementara sesuai keterangan Eka Wandoro, pada 9 September 2017 pernah melaporkan pertemuan pada 5 September 2017 di Hotel The Royale Krakatau bersama Ahmad Dita Prawira, Herman Budi Susilo, Priyo Budi Santoso, Hendri, dan Bayu Dwinanto Utomo membahas masalah permintaan uang Rp2,5 miliar yang berubah menjadi Rp1,5 miliar dari Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi. “Pemberian itu diberikan melalui mekanisme sponsorship ke CU,” ucap Kiki.
Namun, apabila PT BA telah memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar, akan diberikan surat rekomendasi atau jaminan dari Iman Ariyadi untuk dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan Mal Transmart yang tertunda pelaksanaannya karena perizinan belum keluar.
Pada 5 September 2017 dan 15 September 2017, Dony menemui Iman Ariyadi untuk menanyakan soal progres proses perizinan Transmart. Setelah pertemuan itu, Dony setuju mengeluarkan uang sebesar Rp700 juta untuk dikirimkan ke rekening CU.
Fakta itu diperkuat oleh keterangan Direktur Keuangan dan SDM PT KIEC Anie S Handayani. Anie menyebutkan, pada 15 September 2017, Dony bersama Tirta mendatangi kediaman Walikota Cilegon. Seusai pertemuan, Dony mendatangi ruangan kerja Anie dan membahas permintaan sponsorship dari Iman Ariyadi. “Pola transaksi dalam rekening koran CU tidak lazim dan mencurigakan. Sebab, setiap ada transaksi uang masuk maka pada hari yang sama atau hanya berselang beberapa hari saja uang tersebut masuk, uang itu ditarik seluruhnya secara tunai dalam rekening CU,” ungkap Kiki
Bahkan, pemberian gaji pemain, pengurus, akomodasi, dan kepentingan CU dilakukan menggunakan rekening PT Cilegon Putra Mandala (CPM). “Tidak terlihat sama sekali transaksi operasional untuk kepentingan Cilegon United layaknya sebuah klub sepak bola,” kata Kiki.
Seusai pembacaan tuntutan, sidang ditunda hingga Rabu (14/2) dengan agenda pembacaan nota pembelaan. “Sidang ditunda Rabu tanggal 14 Februari 2018 dengan agenda pembacaan nota pembelaan,” kata Efiyanto. (Merwanda/RBG)
