CILEGON – Selain melakukan kampanye menggunakan alat peraga kampanye (APK) yang telah diatur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan partai politik peserta Pemilu 2019 untuk melakukan kampanye di media sosial. Namun, tidak sebebas kehendak masing partai politik.
Itu karena kampanye di media sosial dipantau oleh penyelenggara pemilu. Untuk memudahkan pemantauan itu, KPU membatasi jumlah akun media sosial yang boleh digunakan oleh partai politik dan akun-akun tersebut harus diserahkan ke KPU Kota Cilegon.
Komisioner KPU Kota Cilegon Eli Jumaeli menuturkan, untuk setiap aplikasi media sosial, partai politik dibatasi sepuluh akun untuk kegiatan kampanye. Sepuluh akun itulah yang dinyatakan legal untuk melakukan aktivitas kampanye baik untuk pilpres maupun pileg.
Peraturan itu, menurut Eli, baru berlaku pada pemilu tahun 2019 mendatang. Aturan itu dibuat untuk mengantisipasi maraknya penyebaran berita bohong alias hoax dan kampanye hitam selama kontestasi politik berlangsung.
“Data (akun media sosial) sudah diserahkan oleh partai,” ujar Eli, Rabu (10/10).
Dari akun media sosial yang diserahkan oleh masing-masing partai politik, menurut Eli, paling banyak adalah akun Facebook. Akun-akun itu terdiri dari nama lembaga, kelompok, maupun perseorangan. “Ada yang atas nama partai, ada juga yang atas nama calon,” ujar Eli.
Terkait pengawasan serta penindakan, menurut Eli, hal itu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon dan kepolisian. Kegiatan kampanye bisa ditangani oleh kepolisian jika didapati menyebarkan hoax atau unsur pelanggaran hukum lainnya.
Agar peraturan kampanye itu bisa berjalan efektif, Eli mengaku, KPU Kota Cilegon telah banyak melakukan sosialisasi kepada partai politik. Ia menilai, partai politik sebagai peserta pemilu sebaiknya bijak dalam menggunakan akun media sosial. Partai harus bersama dengan penyelenggara pemilu mengajak masyarakat untuk juga bijak dalam menggunakan media sosial.
Sebelumnya, dalam kesempatan Forum Discussion Group (FGD) di aula DPRD Kota Cilegon, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi menuturkan, seluruh unsur dari penyelenggara pemilu, peserta, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sangat berperan dalam menciptakan pemilu yang kondusif dan aman. Karena itu, ia berharap semua pihak menyadari dan bertindak sesuai dengan perannya masing-masing.
“Koordinasi dengan berbagai pihak terus kita bangun, seperti pemerintah dan aparat kepolisian,” ujar Siswandi.
Berkaitan dengan kampanye, menurut Siswandi, batasan-batasan telah ditetapkan oleh KPU baik bentuk alat peraga kampanye hingga tempat dan waktu melakukan kampanye. Ia pun berharap seluruh peserta pemilu mematuhi aturan-aturan tersebut. (Bayu M/RBG)
