Kasus Grup WA 'DPD utk Kang Fadlin WH': Tiga Pejabat Pemprov Bersalah

SERANG – Tiga pejabat Pemprov Banten dinyatakan bersalah melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2019.

Keputusan itu merupakan hasil pleno akhir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten yang dilaksanakan Selasa (9/4). Keputusan Bawaslu ini tindak lanjut dari pelaporan warga Kota Serang, Firman Hakim, mengenai grup WhatsApp ‘DPD utk Kang Fadlin WH’ pada Selasa (19/3). Di grup WA itu terdapat pejabat Pemprov Banten.

BAWASLU Cilegon Tegaskan Pentingnya Data Pemilih Berkualitas Demi Pemilu Berintegritas

Terungkap! Cilegon Catat Partisipasi Pemilu Tertinggi se-Banten, Tapi Masih Dihantui Pelanggaran Lama

Bawaslu Banten Minta Pengawasan Maksimal Supaya Tak Ada Lagi PSU

Pilkada Usai, Bawaslu Banten Sisakan Dana Hibah Puluhan Miliar: Kenapa Masih Ada Sisa?

Tiga pejabat Pemprov Banten yang dinyatakan bersalah yaitu Kepala Dinas Pertanian (Distan) Banten Agus M Tauchid, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten Babar Suharso, dan Kasubag TU Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Banten Wilayah Serang-Cilegon Fathurrohman.

Sedangkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten Endrawati dan Kasubag TU KCD Pendidikan dan Kebudayaan Banten Wilayah Pandeglang Asep Ubaidillah yang sebelumnya diduga tidak netral dalam kasus yang sama, dinyatakan tidak bersalah.

“Kita telah melakukan kajian dan pemeriksaan tiga nama atas inisial FR (Fathurrohman-red), AT (Agus M Tauchid-red) dan BS (Babar Suharso-red) terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap aspek netralitas ASN. Sedangkan AU (Asep Ubaidillah-red) dan EN (Endrawati-red) tidak cukup kuat untuk dinyatakan bersalah,” kata komisioner Bawaslu Banten Badrul Munir seusai rapat pleno saat dihubungi Radar Banten melalui telepon, Selasa (9/4) malam.

Badrul tidak menjelaskan lokasi rapat pleno Bawaslu. Ia hanya mengaku, sepulang dari acara Bawaslu RI di Jakarta mereka menyempatkan waktu menggelar pleno bersama seluruh komisioner sejak pukul 15.00 WIB sampai 17.30 WIB.

Keputusan Bawaslu ini akan segera direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat Pemprov yang dinyatakan bersalah tersebut. “Sanksinya diserahkan kepada KASN sesuai dengan tingkat kesalahannya sebagaimana hasil pemeriksaan Bawaslu,” katanya.

Seperti diketahui, keputusan Bawaslu ini hasil dari tindak lanjut pelaporan warga Kota Serang, Firman Hakim terhadap grup WhatsApp pemenangan Fadhlin Akbar pada Selasa (19/3). Firman melaporkan grup dengan nama ‘DPD utk Kang Fadlin WH’ yang screnshoot-nya sempat viral di media sosial. Laporan itu bernomor 15/LP/PL/Prov/11.00/III/2019 dugaan keterlibatan ASN dalam politik praktis untuk dukungan calon DPR RI atas nama Fadhlin Akbar, pasal 282 dan 283 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. (Ken Supriyono)

Tags: Bawaslu Banten