SERANG – Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten masih menunggu kebijakan Gubernur Banten terkait tambahan penyertaan modal tahun anggaran 2020. Hingga saat ini, modal Bank Banten yang diberikan Pemprov hanya Rp615 miliar.

Bila tahun depan Pemprov tidak jadi mengalokasikan tambahan penyertaan modal, Bank Banten terancam tidak bisa memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengharuskan setiap bank menjaga modal minimal sepuluh persen. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Banten tahun 2019 pada Maret lalu. Kondisi modal Bank Banten hanya 10,02 persen.

Menurut Plt Komisaris Utama Bank Banten Media Warman, seharusnya dalam APBD 2020, Pemprov tinggal menganggarkan sebesar Rp44 miliar untuk memenuhi amanat Perda Nomor 5/2012 tentang Penyertaan Modal untuk Bank Banten sebesar Rp950 miliar. Sebab, hingga Oktober 2018, penyertaan modal Pemprov sudah mencapai Rp615 miliar.

Namun, rencana tambahan modal sebesar Rp175 miliar yang dialokasikan dalam APBDP 2018 dan Rp131 miliar dalam APBD 2019 gagal terealisasi.        “Tahun depan Pemprov mengusulkan ulang sebesar Rp175 miliar, semoga bisa dianggarkan dalam APBD 2020,” kata Media Warman kepada Radar Banten, kemarin.

Jajaran komisaris dan direksi Bank Banten, lanjut Warman, mengapresiasi langkah Gubernur Banten yang tetap memperjuangkan penambahan modal untuk Bank Banten pada tahun anggaran 2020. Menurutnya, Pemprov Banten sebagai pemegang saham pengendali tetap konsisten mendukung dan mengembangkan usaha Bank Banten.

“Kami sangat berharap DPRD Banten mengakomodasi usulan gubernur sehingga Bank Banten memiliki kecukupan modal sesuai aturan,” ujarnya.

Senada diungkapkan Komisaris Bank Banten Titi Khoiriah. Secara keseluruhan, kata dia, Bank Banten membutuhkan suntikan modal sebesar Rp2,8 triliun. Sehingga, Bank Banten menjadi bank sehat dan bisa melakukan ekspansi bisnis yang bisa menguntungkan Pemprov Banten.

“Selain mengandalkan penyertaan modal dari Pemprov Banten sebesar Rp950 miliar sesuai amanat perda, kami juga mengupayakan penambahan modal dari sisi yang lain, yaitu dengan melakukan divestasi saham Pemprov Banten yang ada di Bank bjb,” katanya.

Titi melanjutkan, saham Pemprov Banten di bjb sebanyak 5,37 persen. Bila itu bisa dialihkan, akan memperkuat kondisi permodalan Bank Banten. “Pemprov Banten memiliki 570 juta lembar saham di Bank bjb. Nilainya lebih dari satu triliun rupiah, mudah-mudahan tahun depan bisa ditarik dari bjb untuk Bank Banten sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Upaya lain yang dilakukan, kata Titi, adalah dengan membangun kerja sama dengan bank lain (Bank Mega). “Pemprov Banten sudah komitmen untuk mempertahankan keberadaan Bank Banten, jadi berbagai cara ditempuh agar Bank Banten memiliki kecukupan modal,” urainya.

Sementara, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, usulan Gubernur Banten terkait penyertaan modal Bank Banten sebesar Rp175 miliar dalam APBD 2020 telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun begitu, pihaknya akan tetap menunggu rekomendasi OJK.

“Sejak 2018 Pemprov selalu menganggarkan penyertaan modal Bank Banten, mudah-mudahan tahun anggaran 2020 rencana ini disetujui OJK berapa pun angkanya,” kata Al kepada wartawan usai salat Jumat di KP3B.

Al menambahkan, Pemprov punya kewajiban melaksanakan amanat Perda 5/2012, di mana penyertaan modal Pemprov mencapai Rp950 miliar. “Pemprov masih kurang Rp300 miliar-an lagi, makanya tahun depan diusulkan kembali oleh gubernur,” ungkapnya. (den/air/ira)