SERANG – Akibat kenaikan premi BPJS Kesehatan per 1 Januari, Pemprov Banten mengurangi kuota penerima bantuan iuran (PBI) tahun ini. Dari 900 ribu lebih PBI tahun lalu, kini menjadi 626 ribu orang. Dengan begitu, ada pengurangan sekira 274 ribu PBI.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, pengurangan kuota PBI itu karena adanya perubahan tarif BPJS yang berdampak pada pembiayaan PBI baik dari APBN, APBD provinsi, maupun kabupaten kota. “Ini bukan hanya terjadi di tingkat provinsi, tapi juga kabupaten kota,” ujar Ati, Jumat (31/1).
Ia memaparkan, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang semula Rp23 ribu per orang per bulan menjadi Rp42 ribu. Penurunan kuota mau tak mau harus dilakukan karena pemerintah kesulitan menutupi pembiayaan. Kata dia, tak hanya Pemprov, enam pemerintah kabupaten kota di Banten juga memberlakukan kebijakan yang sama. Bahkan, PBI yang dibiayai dari APBN juga mengalami hal serupa. Akhirnya, total kuota PBI yang ditanggung pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten kota berkurang.
Ati mengungkapkan, saat ini hanya dua daerah di Banten yang posisi kepesertaan PBI tidak berkurang, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Namun, walaupun tidak mengurangi peserta, bukan berarti tidak kesulitan pembiayaan. Keduanya hanya mampu membiayai tujuh bulan iuran PBI.
Untuk mengatasi hal itu, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinkes kabupaten kota se-Banten serta Kantor BPJS Kesehatan Cabang Serang dan Tangerang.
“Dalam pertemuan tersebut dirumuskan terkait mereka yang terpaksa kepesertaan BPJS-nya tak dilanjut,” ujarnya.
Ia menerangkan, ukuran pertama adalah dengan melihat PBI bekerja atau tidak yang merupakan kriteria miskin versi Dinsos. Kedua adalah data kemiskinan dari Dinsos yang disandingkan dan ternyata terdapat warga miskin yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), padahal salah satu syarat menjadi peserta BPJS adalah memiliki NIK.
Kata Ati, banyak juga orang miskin tidak memiliki NIK. “Mungkin masih ada, tapi saya yakin itu tidak banyak. Makanya, kita kerja sama dengan Disdukcapil agar yang miskin tapi tidak memiliki NIK segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Meskipun ada penurunan kuota, Pemprov tak tinggal diam. Ia mengatakan, Pemprov terus berupaya agar mereka yang tak lagi terkover PBI bisa menjadi peserta BPJS secara mandiri melalui program pemberdayaan lainnya. Untuk itu, pihaknya melakukan evaluasi, kemudian sedang membahas regulasi. Diharapkan, seluruh masyarakat Banten dapat terjamin semua.
Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pada dasarnya Pemprov akan tetap konsen untuk memberikan pelayanan optimal kepada warganya. Sesuai dengan kewenangan Pemprov, maka apa yang dilakukan Pemprov untuk dalam rangka kemasyarakatan.
“Dalam bentuk apa pun, kesehatan, pendidikan, daya beli, itu akan lakukan,” ujarnya.
Terkait penurunan kuota PBI, Al enggan memberikan tanggapannya dengan alasan dirinya tak bisa mengira-kira dan harus berbicara setelah menelaah data tersebut. Namun, ia menegaskan, yang menjadi prinsip Pemprov adalah layanan kesehatan harus dilakukan dengan baik di Banten. (nna/air/ira)
