TANGERANG SELATAN, RADARBANTEN.CO.ID – Honorer di pemerintah daerah akan dialihkan menjadi pegawai outsourcing bakal menimbulkan persoalan baru meskipun masih kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangsel Fediansyah mengungkapkan, kebijakan itu bukan solusi terbaik. Justru hanya akan menimbulkan persoalan baru sesudahnya.

Menurut Ferdi, honorer yang dapat dialihkan ke outsourcing hanyalah untuk pegawai cleaning service, petugas kebun, dan driver. Sementara dari total delapan ribu honorer di Tangerang Selatan mayoritas bekerja di bagian administrasi.

“Wacana ini akan menimbulkan masalah baru. Karena tidak semua honorer terserap menjadi outsourcing. Karena ada batasan posisi tadi, hanya untuk cleaning service hingga driver. Lalu bagaimana nasib honorer yang bekerja sebagai tenaga administrasi?,” ujarnya, Minggu, 19 Februari 2023.

Ferdi mendesak Pemerintah Pusat dapat merevisi aturan agar memperluas peruntukan kerja bagi honorer, karena upaya mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK juga diprioritaskan untuk guru dan tenaga kesehatan.

“Pemerintah dapat lebih bijak dalam melihat lebih luas substansi masalah yang akan timbul, dan pemerintah juga perlu mengapresiasi tenaga honorer yang sudah lama bertahun-tahun mengabdikan dirinya membantu tugas pemerintah,” tandasnya.

Reporter: Syaiful Adha
Editor: Aas Arbi