SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sehubungan dengan potensi kondisi ketidakpastian ekonomi, Pemprov Banten perlu mengambil langkah strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Langkah strategis tersebut merupakan mitigasi risiko yang bertujuan untuk antisipasi terhadap potensi gagal bayar serta menjamin pelaksanaan APBD 2023 berjalan sesuai dengan ketentuan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, optimalisasi pelaksanaan APBD 2023 antara lain dilakukan dengan beberapa hal. “Melakukan penjadwalan ulang anggaran kegiatan kurang lebih sejumlah Rp438,9 miliar,” ujar Rina kepada RADARBANTEN.CO.ID, Senin, 27 Februari 2023.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Secara teknis optimalisasi dimaksud dilakukan melalui beberapa langkah.

Pertama, optimalisasi peningkatan capaian pendapatan daerah. Kedua, efisiensi dan rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat rutin dan belanja barang/jasa yang sifatnya masih dapat difasilitasi menggunakan asset milik pemerintah daerah, antara lain meliputi belanja makanan dan minuman (diluar belanja makanan dan minuman sekolah), belanja ATK, honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan belanja modal kendaraan dinas.