CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mendukung rencana honorer demo di kantor DPR RI, Jakarta pada 7 Agustus.
Dukungan itu ditunjukan dengan fasilitasi yang diberikan DPRD Kota Cilegon untuk para honorer.
Sejumlah anggota DPRD bahkan menyiapkan bus untuk keberangkatan buruh ke Jakarta.
Kemudian Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj pun mengizinkan para honorer untuk tidak bekerja satu hari demi bisa ke Jakarta.
“Saya izinkan untuk tidak bekerja sehari-hari, gak apa-apa silahkan berangkat ke Jakarta,” ujar Isro.
Isro bahkan mendukung jika nanti ada perekrutan ASN atau PPPK, tenaga honorer diprioritaskan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun. Ia mendukung tenaga kerja honorer di Pemkot Cilegon.
Uyun mendukung upaya honorer menyampaikan aspirasi di kantor DPR RI Jakarta.
Ia menilai upaya menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari hak masyarakat yang perlu didukung.
“Ketika ingin menyampaikam aspirasi kita berikan dukungan, dan berpesan agar menjaga sikap agar lancar dan tertib,” tuturnya.
Uyun juga secara tegas mendukung penuh agar honorer tetap menjadi bagian dari Pemkot Cilegon.
Ia menilai peran honorer sangat krusial dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendukung penuh agar honorer tetap menjadi bagian dari pemerintah, salah satu bentuk dukungan kita memberikan dukungan ke pemerintah untuk menganggarkam anggaran kebutuhan honorer di 2024,” ujar Uyun.
Sebelumnya, Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer (Fortrah) Kota Cilegon memastikan sekira 700 honorer akan ikut menggerudug kantor DPR RI pada 7 Agustus mendatang.
Konsolidasi untuk mempersiapkan aksi unjuk rasa itu secara berkala telah dilakukan bersama jajaran pengurus Fortrah dan para honorer di Kota Cilegon.
Koordinator Presidium Fortrah Muhama Fatoni menjelaskan, Fortrah dipastikan akan ikut berpartisipasi dalam unjuk rasa di depan kantor DPR RI nanti.
“Kita ikut, Insya Allah 700 orang lebih kurang,” papar Toni saat dikonfirmasi Radar Banten.
Dijelaskan Toni, keberangkatan para honorer ke Jakarta nanti tidak mendapatkan hambatan dari pemerintah daerah.
Pemerintah hanya meminta agar unjuk rasa itu berlangsung secara dami tanpa ada aksi anarkis atau aksi-aksi yang berpotensi menyebabkan kericuhan.
Dijelaskan Toni, dalam unjuk rasa itu ada tiga poin tuntutan yang akan disampaikan oleh para honorer ke DPR RI.
Pertama, segera disahkannya revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk mengangkat semua honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes.
Tuntutan kedua yaitu mendesak Presiden Republik Indonesia agar menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK.
Tuntutan terakhir yaitu memberikan hak yang sama berkaitan dengan afirmasi kepada seluruh honorer untuk seleksi PNS dan PPPK.
“Sebagai simbolis juga kami menyerahkan berkas nama honorer kepada DPR-RI dan DPD,” ujar Toni. (*)
Reporter: Bayu Mulyana
Editor: Abdul Rozak
