JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah tenaga honorer dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mendatangi Gedung DPR RI di Senayan Jakarta. Mereka menuntut kepastian pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ratusan honorer berangkat dari Alun-alun Pandeglang dengan belasan bus menuju Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin 3 Februari 2025 sekira pukul 2.30 WIB.
Ketua Forum Tenaga Honorer RSUD Berkah Pandeglang Fery Fadli menyatakan, aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI merupakan gabungan tenaga honorer dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 se-Indonesia, termasuk dari Kabupaten Pandeglang.
“Aksi ini untuk menuntut status PPPK penuh waktu. Kami dari Pandeglang berangkat sekitar 13 bus, 1 elf, dan 2 kendaraan pribadi dengan total sekitar 700 orang,” ungkap Fery.
Fery menjelaskan, tenaga honorer yang ikut aksi terdiri dari tenaga teknis, kesehatan, dan guru. Mereka menyuarakan lima tuntutan utama di depan parlemen, yaitu:
1. Menuntut hak tenaga honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu.
2. Meminta kepastian realisasi pengangkatan honorer R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu.
3. Mendesak pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan seluruh honorer dalam database R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu.
4. Meminta moratorium seleksi PPPK dan CPNS hingga pengangkatan honorer R2 dan R3 dituntaskan.
5. Menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pemerintah pusat.
Para tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 se-Indonesia rupanya sudah lelah menunggu janji-janji manis pemerintah.
Dijelaskannya, mereka tak ingin ada seleksi CPNS baru sebelum tenaga honorer yang ada diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
“Maka dari itu, kita minta keadilan. Pemerintah daerah juga lebih baik demo-nya ke pusat, karena di sanalah pemangku kebijakan berada,” jelasnya.
Menurutnya, perjuangan ini bukan sekadar teriakan di depan gedung parlemen. Sebanyak 1,7 juta honorer dari berbagai bidang, mulai dari tenaga kesehatan, teknis, hingga guru, bersatu menuntut kepastian nasib mereka.
Lanjutnya, yang lebih mengharukan lagi, ada seorang ibu honorer asal Aceh yang harus membawa bayinya yang baru berusia 11 bulan demi memperjuangkan status PPPK penuh waktu. Bahkan, lebih memilukan lagi, seorang ibu honorer berasal dari Indramayu mengalami keguguran saat dalam perjalanan menuju Jakarta untuk ikut aksi.
“Melihat semangat dan perjuangan teman-teman honorer ini sungguh mengharukan. Semoga kali ini pemerintah benar-benar mendengar dan mengabulkan permintaan kami,” tandasnya.
Editor: Mastur Huda
