SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berlangsung alot. Hingga kini, ‘hilal’ terkait rotasi dan mutasi itu belum terlihat.
Padahal, rotasi atau penggisian jabatan itu menjadi hal yang urgent, mengingat banyaknya posisi jabatan khususnya pada tingkat esselon II yang kini masih kosong.
Sekretaris Komisi I DPRD Banten Umar Barmawi angkat bicara. Katanya, rotasi mutasi perlu dilakukan secara cermat, dan tentunya tidak ditunda-tunda. Hal ini perlu dilakukan agar memastikan kinerja pelayanan publik Pemprov Banten dapat berjalan dengan baik.
“Tentu kami tidak ingin alotnya proses ini akan berdampak pada kinerja OPD, khususnya mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik,” ujar Umar, Kamis 2 Oktober 2025.
Dirinya juga mewanti-wanti perihal dengan kompetensi dari para pejabat. Katanya, rotasi dan mutasi ini harus dilakukan dengan mengedepankan manajemen talenta. Jangan sampai, terdapat unsur like and dislike, dalam rotasi ini.
Yakni menempatkan pejabat sesuai dengan talenta yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna memaksimalkan kinerja dari OPD.
“Makanya kami meminta Pemprov Banten membuka track record dari kandidat kepada publik,” katanya.
Menurutnya, tahapan itu perlu dilakukan, karena akan berimbas kepada survei penilaian integritas (SPI) di Banten yang harus sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
“Pejabat yang akan dirotasi nanti harus memiliki track record yang bagus, sehingga nanti nya bisa menjalankan visi misi yang sesuai dengan harapan masyarakat Banten. Minimal DPRD sebagai wakil masyarakat mengetahui,” pungkas politisi PKB ini.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
