SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten menggelar Exit Meeting Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Ruang CORPU Kanwil Kemenkumham Banten, Jumat 10 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Banten, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Tim Pemeriksa dari BPK RI yang dipimpin oleh Raden Diki Agus Permana selaku Pengendali Teknis. Turut hadir pula Rizky Wicaksono(Ketua Tim II) dan Supono (Ketua Tim I) beserta anggota tim pemeriksa lainnya.
Dalam arahannya, Raden Diki menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan transparansi dan akurasi pengelolaan aset negara yang tercatat dalam laporan keuangan.
“Permasalahan mendasar dalam laporan keuangan 2025 adalah pengelolaan BMN, baik di APBN maupun APBD. Kami memilah berdasarkan risiko untuk melihat satuan kerja mana yang paling terdampak dalam pembagian aset BMN ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Pagar Butar Butar, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional dan kolaboratif.
“Pemeriksaan BMN ini langkah penting untuk memperkuat tata kelola aset negara agar semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui pemeriksaan ini, kita memastikan aset yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Pagar.
Exit Meeting ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan yang telah berlangsung sejak 5 hingga 10 Oktober 2025 di sejumlah satuan kerja wilayah Banten, antara lain Kantor Imigrasi Cilegon, Lapas Cilegon, Lapas Serang, Rutan Serang, Lapas Tangerang, dan Lapas Pemuda Tangerang.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjalin sinergi antara BPK dan Kemenkumham Bantendalam memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola, serta memastikan pengelolaan BMN dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai prinsip good governance.(*)
