KABUPATEN TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Tangerang menutup tahun 2025 dengan sejumlah capaian administratif yang mengesankan. Dimana pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun ini meningkat, layanan publik digitalisasi, dan penghargaan terus berdatangan.

Namun di balik catatan fiskal tersebut, Aktivis Kabupaten Tangerang, Aziz Patiwara menilai kondisi sosial, lingkungan, dan tata kelola justru menunjukkan persoalan serius yang belum terselesaikan.

Sebab kata Aziz, Dinas Sosial Provinsi Banten menempatkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Banten.

“Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan penerimaan daerah belum mampu menjawab persoalan kesejahteraan dasar masyarakat. Kenaikan PAD tidak otomatis menurunkan angka kemiskinan.” ujar Aziz, Selasa 23 Desember 2025.

Selain itu kata Aziz, persoalan tata kelola pemerintahan juga mendapat sorotan. Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam zona merah rawan korupsi.

Penilaian ini menunjukkan lemahnya sistem pencegahan, pengawasan internal, serta rendahnya persepsi integritas birokrasi. Sejumlah kasus hukum yang melibatkan aparat desa dan aktor lokal sepanjang tahun menguatkan temuan tersebut.

Aziz juga menilai kondisi tersebut sebagai dampak dari arah pembangunan yang terlalu berorientasi pada angka dan citra, bukan pada pemenuhan hak dasar rakyat.

“Pemerintah rajin mencatat prestasi, tetapi abai pada kemiskinan, pendidikan, lingkungan, dan integritas. PAD naik, tapi rakyat miskin tetap banyak. Penghargaan datang, tapi anak putus sekolah terus bertambah,”cetus Aziz.

Menurutnya, refleksi akhir tahun seharusnya menjadi momentum koreksi kebijakan.

“Sebab, pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan birokrasi dan statistik. Karena harus berpihak pada rakyat kecil, lingkungan bersih, dan pemerintahan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.

Aziz menambahkan, tanpa perubahan orientasi pembangunan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik, Kabupaten Tangerang berisiko mengulang pola lama.

“Pertumbuhan ekonomi berjalan, tetapi ketimpangan sosial tetap dipelihara.”tukas Aziz.

Editor: Abdul Rozak