SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Banten mengkritisi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra–Dimyati.
Kritik tersebut disampaikan dalam Dialog Publik bertajuk “Suara Pemuda atas Satu Tahun Pemerintahan Andra Dimyati” yang digelar Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten di Warkop Rahasia Rasa, Kota Serang.
Dalam forum tersebut, EW-LMND Banten meluncurkan hasil riset bertema “Halusinasi Bonus Demografi” yang mengkaji kesenjangan antara narasi bonus demografi dan realitas kondisi pemuda di Provinsi Banten.
Ketua EW-LMND Banten, Muhamad Abdullah, mengatakan riset tersebut menyoroti belum optimalnya kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan mendasar generasi muda.
“Kami melihat ada jarak yang cukup lebar antara retorika bonus demografi dengan kondisi riil pemuda hari ini. Banyak persoalan mendasar yang belum dijawab secara strategis oleh pemerintah,” ujar Abdullah, Minggu, 14 Februari 2026.
Ia menjelaskan, kajian tersebut mengevaluasi delapan program unggulan Pemerintah Provinsi Banten dari perspektif kepemudaan, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pemberdayaan kelompok marjinal.
“Hasil kajian kami menunjukkan belum adanya kebijakan yang benar-benar fokus pada kapitalisasi potensi demografi pemuda. Kalau dibiarkan, bonus demografi hanya akan menjadi halusinasi, bukan peluang nyata,” tegasnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Banten sebagai narasumber.
Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten, Pegi Setiawan, menyoroti persoalan di sektor pendidikan yang dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
“Kita masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta infrastruktur yang belum memadai. Ini hambatan serius bagi pengembangan kapasitas generasi muda,” katanya.
Sementara itu, Ketua PW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten, Suryansyah, menilai persoalan kesehatan berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia.
“Kualitas kesehatan pemuda menentukan daya saing. Jika layanan dan akses belum optimal, maka kita sulit bicara bonus demografi,” ujarnya.
Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten, Wina Setiawati, juga mengkritik aspek inklusivitas kebijakan pemerintah daerah.
“Delapan program unggulan ini tidak inklusif. Anak dan perempuan belum benar-benar menjadi prioritas dalam desain maupun implementasi kebijakan,” katanya.
Perwakilan DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten turut menyoroti persoalan kemiskinan sebagai tantangan struktural yang menghambat akses pemuda terhadap pendidikan dan pengembangan diri.
“Kemiskinan masih menjadi penghambat utama akses pemuda terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, seluruh pimpinan Cipayung Plus Banten yang hadir bersepakat akan menyampaikan hasil dialog dan rekomendasi secara langsung kepada Gubernur Banten, Andra Soni.
Mereka mengaku akan mengawal implementasi program pembangunan agar lebih responsif terhadap isu kepemudaan serta berpihak pada generasi muda di Provinsi Banten.
Editor Daru
