CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Kekosongan 14 jabatan eselon III di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat sorotan dari kalangan pengamat.
Kondisi ini dinilai berpotensi membuat kinerja birokrasi tidak optimal, bahkan terancam macet jika dibiarkan terlalu lama.
Pengamat Ekonomi Politik dari Synergy Riset Center, Hadi Rusmanto, menilai pengisian jabatan oleh pelaksana tugas (Plt) memang menjadi solusi sementara.
Namun, jika berlangsung dalam jangka panjang, hal itu bisa berdampak serius terhadap jalannya pemerintahan.
“Kita memahami Plt itu untuk menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan. Tapi kalau terlalu lama, kinerja birokrasi bisa tidak maksimal, bahkan berpotensi macet dalam pengambilan keputusan strategis,” ujarnya.
Menurutnya, pejabat Plt memiliki keterbatasan kewenangan dibandingkan pejabat definitif. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan kebijakan hingga realisasi program kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Plt itu fokus ke tugas rutin. Sementara untuk kebijakan strategis biasanya terbatas. Ini yang bisa membuat program berjalan lambat dan serapan anggaran tidak optimal,” jelasnya.
Hadi juga menyoroti kondisi di salah satu dinas yang posisi strukturalnya diisi oleh Plt mulai dari kepala bidang hingga sekretaris dinas. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan kepemimpinan yang cukup serius.
“Kalau dalam satu dinas dari kabid sampai sekdis semuanya Plt, ini berpotensi mengganggu koordinasi dan arah kebijakan. Dalam jangka panjang bisa membuat kinerja organisasi macet,” tegasnya.
Ia pun mendorong Pemkot Cilegon segera melakukan pengisian jabatan definitif melalui mekanisme yang transparan dan berbasis merit system.
“Harus ada percepatan pengisian jabatan definitif agar kinerja birokrasi kembali optimal dan pelayanan publik tidak terganggu,” tandasnya.
Reporter: Adam Fadillah
Editor: Agung S Pambudi
