CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Menjelang berakhirnya semester pertama 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon baru mencapai Rp360,11 miliar atau 34,94 persen dari target sebesar Rp1,03 triliun
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Cilegon bersama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Selasa 30 Juni 2026.
Berdasarkan paparan BPKPAD, dari target PAD sebesar Rp1.030.644.278.423, realisasi hingga 26 Juni 2026 mencapai Rp360.108.311.577 atau 34,94 persen.
Realisasi tersebut didominasi dari sektor pajak daerah sebesar Rp319,30 miliar atau 38,46 persen dari target. Sementara retribusi daerah baru terealisasi Rp14,55 miliar atau 10,20 persen.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18,53 miliar atau 59,50 persen, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp7,71 miliar atau 29,07 persen.
Sekretaris BPKPAD Kota Cilegon, Ariyandhi Nurmastiana Saputra, mengatakan terdapat sejumlah komponen pendapatan yang realisasinya masih berada di bawah catatan ideal.
“Di sini ada sejumlah persentase yang masih di bawah catatan ideal. Ini akan kita tindaklanjuti sampai Desember,” katanya.
Ia menjelaskan, BPHTB menjadi salah satu sektor yang realisasinya masih rendah. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi minimnya transaksi aset bernilai besar yang terjadi hingga pertengahan tahun.
“BPHTB ini yang jadi kendala banyak. Itu terkait dengan transaksi aset besar, jadi aset-aset belum diperjualbelikan,” ujarnya.
Ariyandhi mengakui pihaknya belum dapat memastikan capaian BPHTB hingga akhir tahun. Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan agar realisasinya dapat mendekati target yang telah ditetapkan.
“Kalau BPHTB kita belum yakin, tapi akan kita upayakan untuk mendekati target,” ucapnya.
Selain BPHTB, realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga masih menjadi perhatian.
Namun, menurut Ariyandhi, kedua jenis penerimaan tersebut berada di bawah kewenangan Samsat Provinsi Banten.
“Opsen PKB dan Opsen BBNKB itu semua di bawah kewenangan Samsat Provinsi. Kita akan koordinasi,” tuturnya.
Editor: Abdul Rozak
