CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Komisi III DPRD Kota Cilegon pesimistis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon tahun 2026 dapat tercapai.

Keraguan itu muncul setelah realisasi PAD hingga 26 Juni 2026 baru mencapai 34,94 persen atau Rp360,11 miliar dari target sebesar Rp1,03 triliun.

Pesimisme tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Selasa 30 Juni 2026.

Menurut Rahmatulloh, rapat tersebut digelar untuk mengetahui perkembangan realisasi pendapatan daerah pada semester pertama 2026.

Namun, berdasarkan paparan BPKPAD, capaian pendapatan dinilai masih berada di bawah target ideal.

“Komisi III sebagai mitra kerja ingin tahu progres sesungguhnya pendapatan mereka sudah sejauh mana. Ternyata berdasarkan paparan BPKPAD, realisasi PAD baru 34,94 persen,” katanya.

Ia menilai, memasuki akhir semester pertama, capaian pendapatan seharusnya sudah berada pada kisaran 40 hingga 50 persen agar target tahunan lebih realistis untuk dikejar.

“Saya melihat capaian pendapatan di semester satu mestinya 40 sampai 50 persen bagusnya. Supaya kita tahu target pendapatan di akhir tahun itu tercapai atau enggak, mendekati 90 persen atau tidak,” ujarnya.

Rahmatulloh mengaku khawatir rendahnya realisasi pendapatan pada paruh pertama tahun ini akan berdampak terhadap kondisi keuangan daerah.

Bahkan, ia mengingatkan agar persoalan defisit yang pernah terjadi pada 2024 dan nyaris terulang pada 2025 tidak kembali terjadi.

“Dilihat dari target yang disampaikan ini masih di bawah 40 persen. Khawatir mereka menjadi penyumbang defisit seperti di tahun 2024 dan hampir terjadi di 2025,” tegasnya.

Rahmatulloh secara khusus menyoroti realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan paparan BPKPAD, dari target sekitar Rp206 miliar, realisasi BPHTB hingga 26 Juni baru sekitar Rp20 miliar atau 9,89 persen.

“Untuk BPHTB dan PBB yang selalu menyumbang ketidaktercapaian pendapatan. Kalau yang lain normatif, kecil-kecil,” ujarnya.

Selain mengevaluasi pendapatan, Komisi III juga meminta BPKPAD memastikan kondisi kas daerah tetap aman agar pelaksanaan program pemerintah tidak terganggu.

“Hari ini kita juga menyoroti apakah kas daerah ini memadai atau tidak. Artinya dalam perjalanan ke depan Pemkot jangan sampai mengalami hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai keyakinannya terhadap pencapaian target PAD hingga akhir tahun, Rahmatulloh mengaku belum optimistis.

“Tidak. Saya yakinkan tidak akan tercapai. Kenapa? Supaya mereka termotivasi bisa mencapai. Buktikan bahwa perencanaan itu sudah dirancang dengan baik dan bisa terealisasi,” pungkasnya.

Editor: Abdul Rozak