SERANG –  DPRD Provinsi Banten mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menindaklanjuti persoalan lelang jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Banten (Sekwan).

Menurut Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah, langkah ini dilakukan karena Dewan merasa institusinya tidak lagi dihormati Pempor Banten.  “Ini bukan suara unsur pimpinan saja, tapi dari seluruh pimpinan fraksi di DPRD Banten. Kami semua merasa eksekutif telah melecehkan institusi kami. Mereka tetap mengirimkan sembilan calon Sekwan meskipun kami telah mencoret lima orang,” ujar Asep di ruang kerjanya, Senin (7/3/2016).

Surat yang dikirimkan ke KASN dan Kemendagri, menurut Asep, bersifat pemberitahuan  bahwa proses seleksi Sekwan bermasalah. Surat tersebut bentuk pemberitahuan jika Panitia Seleksi Pemprov Banten tidak melaksanakan lelang Sekwan sesuai aturan.

Asep mengungkapkan, pada surat rekomendasi pelaksanaan seleksi terbukan JPT Pratama Provinsi Banten nomor B-2\6/KASN/2/2016, tertera bahwa khusus jabatan Sekretaris DPRD para calon harus melalui persetujuan secara tertulis dari pimpinan DPRD Banten. Lalu dipertegas oleh surat permohonan persetujuan pimpinan DPRD terhadap peserta seleksi pengisian jambatan Sekwan Banten Nomor 800/25-P.JPTP/2016. “Di situ tertera jika DPRD diminta untuk menyetujui sekurang-kurangnya empat calon. Calon yang disetujui itulah yang berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yakni asesmen di Lembaga Aparatur Negara (LAN) Bandung,” paparnya.

Asep kecewa, Pemprov yang bikin aturan, tapi mereka juga yang melanggar. Lucunya lagi, mereka seperti mempermainkan insitusi DPRD Banten. “Ketika kami sudah menyetujui empat calon, kenapa sembilan orang ikut tahapan seleksi selanjutnya. Bukannya itu mempermainkan institusi kami,” tambahnya. (Bayu)