PANDEGLANG – Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Kurung Dahu, Kecamatan Cadasari, Senin (24/10). Ia kaget ketika mengetahui hasil pembangunan yang dibiayai dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di desa ini hasilnya kurang memuaskan. Ditambah, dengan minimnya sarana prasara kantor desa.
Selain Camat Cadasari Tb Gesang Hanifah, sidak Wabup ke desa itu juga diikuti sejumlah pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pandeglang.
Ditemui usai sidak, Tanto menceritakan, sidak yang dilakukannya menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang pembangunan di desa tersebut yang asal-asalan serta Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Tatang Muktar yang jarang masuk kantor. “Ini kita lakukan untuk memastikan kebenaran itu, serta terkait penggunaan DD dan ADD. Terbukti, kualitas paving block-nya yang dibangunkan luar biasa parah,” katanya.
Selain paving block, kata Tanto, juga ada pembangunan tembok penahan tanah (TPT ) yang kualitasnya juga kurang bagus. “Tapi kita mau bagaimana lagi bangunannya sudah jadi,” kata Tanto dengan nada jengkel.
Tanto memastikan, akibat ini proses pencairan DD tahap dua bakal terganggu. Sebelumnya pihak desa membereskan sejumlah kekurangan itu. “Sekarang sudah masuk SPJ (surat pertanggungjawaban), harusnya sudah masuk pembangunan tahap kedua. Tapi enggak bisa kalau seperti ini. Senin depan saya akan cek lagi apakah sudah diperbaiki atau belum,” ujarnya.
Tanto mengancam, apabila batas waktu perbaikan yang diberikan tidak ditindaklanjuti, Pjs kades yang saat ini menjabat akan diberhentikan tidak terhormat. “Minimal mereka (kepala desa-red) itu punya etika. Ini uang rakyat harus dilaksanakan untuk program pembangunan. Dikerjakan harus sesuai spek. Oleh karena itu, kalau minggu depan enggak ada perbaikan saya minta diganti (pecat-red) Pjs kades itu, biar BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang urus. Saya juga akan laporkan ke Inspektorat,” ujarnya.
Tanto meminta agar semua pihak bisa ikut mengawal dan mengawasai penggunaan DD dan ADD. “DD ini krusial maka pengawasannya harus ketat, saya minta agar semua SKPD terkait ikut mengawasi. Saya juga minta pihak kecamatan dan petugasnya untuk melakukan pengawasan. Mudah-mudahan hasil ini didengar oleh kepala desa lain,” ujarnya.
Menanggapi kekecewaan Wabup, Camat Cadasari Tb Gesang Hanifah mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat teguran kepada Pjs kades tersebut. Rencananya, lanjutnya, hari itu (kemarin) pula dilangsungkan pembahasan dengan aparatur desa untuk menyelesaikan permasalahan itu. “Ini memang targetan kita, dan saya juga sudah sering memberikan teguran bahkan sudah melayangkan surat, agar ada perbaikan kinerja,” ujarnya.
Gesang berdalih, instansinya mengalami kekurangan pegawai untuk kegiatan pengawasan penggunaan DD dan ADD. “Di kita itu Kasi Pembangunan enggak ada, Sekmat enggak ada karena pensiun. Hari ini (kemarin-red) ada juga petugas kecamatan yang meninjau perbaikan jembatan yang sudah rusak di Desa Koranji,” kilahnya.
Sementara itu, Pjs Kades Kurung Dahu Tatang Muktar membantah bahwa dirinya tidak pernah melakukan pengawasan dan membiarkan proyek pembangunan desa dilakukan asal-asalan. Dia berkilah, sejumlah permasalahan itu disebabkan oleh pekerja, bukan dari pengawasan. “Pemasangannya Pak (memanggil Tanto-red) itu mah. Iya nanti akan dibongkar lagi untuk diperbaiki,” katanya singkat. (Iman/Radar Banten)
