Panen Dukungan
PENETAPAN tersangka dan penahanan semena-mena terhadap Dahlan Iskan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Sejumlah kalangan memberikan dukungan moril kepada mantan menteri BUMN itu Mulai penggalangan petisi hingga aksi simpatik di jalan.
Erick Antariksa, penasihat hukum grup band Slank, termasuk yang memberikan dukungan moril untuk Dahlan. Dia menyebut penetapan dan penahanan Dahlan dalam kasus PT PWU menunjukkan sebuah kesewenang-wenangan Kajati Jatim. Penegakan hukum tersebut sengaja dilakukan hanya sebagai ajang unjuk gigi.
Erick menyatakan, unsur terpenting dalam sebuah kasus korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Nah, sampai hari ini, BPK atau BPKP belum menyatakan secara resmi nilai kerugian yang dialami negara dalam urusan tersebut.
Kejanggalan lain, kata Erick, PT PWU adalah sebuah korporasi. Dalam korporasi, untung rugi tidak bisa dilihat secara sekilas saja. Kalau mau adil, total kekayaan PT PWU harus dilihat. Saat Dahlan masuk ke PWU, asetnya hanya sekitar Rp 63 miliar. Nah, ketika ditinggal Dahlan, aset perusahaan menjadi Rp 250 miliar.
”Sejak dipimpin Dahlan juga tak ada lagi modal dari APBD. Jadi, di mana sebenarnya kerugian negaranya?” ungkapnya.
Dukungan terhadap Dahlan juga disuarakan para relawan Dahlanisme. Mereka kemarin siang (28/10) turun ke jalan untuk melakukan aksi simpatik di sekitar Monumen Polri di Jalan Darmo, Surabaya. Dalam aksi itu, mereka membagikan brosur sebagai bentuk dukungan kepada mantan direktur utama PLN tersebut.
Brosur tersebut berisi tulisan #SaveDahlanIskan dan #PercayaDahlanIskan. Para Dahlanis tersebut menyerukan kepada pengguna jalan untuk mengetik dua tulisan itu di seluruh akun media sosial. “Aksi ini bentuk rasa prihatin kami atas penahanan Dahlan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tidak seharusnya beliau ditahan,” kata Daniel Rorong selaku koordinator aksi.
“Perhatikan kesehatan beliau. Jangan paksakan menahan beliau. Apalagi, kami percaya Dahlan tidak bersalah,” tegas Daniel.
Aksi di Monumen Polri itu disebut Daniel sebagai aksi pertama dan akan dilanjutkan dengan aksi berikutnya. Rencananya, Minggu (30/10) mereka kembali turun ke jalan. Tepatnya di area car free day Taman Bungkul, Surabaya.
Tak berselang lama, dukungan juga mengalir dari kalangan wartawan yang dulu pernah berkiprah bersama Dahlan. Mereka dulu bekerja di media massa yang berbeda dengan Dahlan.
Hadiaman Santoso, perwakilan Wartawan Indonesia, menyatakan bahwa penetapan Dahlan sebagai tersangka terkesan mengada-ada. “Kami ini mendukung segala gerakan pemberantasan korupsi. Tapi, apa yang dilakukan kepada Dahlan Iskan itu di luar nalar dan bertentangan dengan perikemanusiaan,” jelasnya.
Perlakuan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim terhadap Dahlan dinilai tidak profesional dan tidak proporsional. Atas dasar itulah, mereka mengecam keras tindakan Kejati Jatim yang telah menetapkan dan menahan Dahlan dalam kasus PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. “Kami juga memohon kepada Presiden, segera menata kembali kinerja aparat penegak hukum,” ujarnya.
Tuntutan juga disuarakan kepada jaksa agung. Mereka meminta jaksa agung secepatnya mengevaluasi penetapan tersangka dan penahanan Dahlan. Selain Hadiaman, pembacaan petisi juga diikuti Prof Sam Abede Pareno, Ali Salim, Herman Rivai, Ferry Is Mirza, Oki Lukito, dan Yamin.
Beberapa pengusaha dari Perkumpulan Masyarakat dan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Permit) Jatim kemarin juga berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Dahlan. Mereka, antara lain, Yoshie Halim (konsultan arsitek nasional sekaligus ketua Permit Jatim), Sutiadji Yudho (wakil ketua dewan penasihat), Erlin Dharmayanti (ketua eksekutif), dan Silvia Gondo Wijoyo (bendahara).
Para pengusaha itu khawatir akan kondisi kesehatan Dahlan Iskan selama menjalani penahanan. Sutiadji tahu kondisi Dahlan karena pernah mendampingi langsung sekitar tiga bulan pascaoperasi. Sutiadji juga pernah mendengar langsung dari dokter yang menangani Dahlan, dr Zheng. Dia mewanti-wanti Dahlan agar jangan sedikit pun terinfeksi virus ataupun penyakit. Meski cuma virus ringan. “Virus yang tidak bisa membunuh orang normal bisa membunuh Pak Dahlan,” kata Sutiadji.
Di mata Yoshie dan kalangan pengusaha Jatim, Dahlan adalah sosok penasihat yang senantiasa membantu rekan pengusaha lain. “Kalau sampai beliau kenapa-napa di tahanan, itu great loss buat bangsa ini,” tutur Yoshie.
Kecaman dari Senayan
Dari gedung DPR di Senayan, kecaman keras terhadap Kejati Jatim bermunculan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yakin bahwa kasus Dahlan bukan murni masalah hukum. Dia membandingkan dengan kasus RS Sumber Waras yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keduanya merupakan kasus soal pelepasan aset.
“Sumber Waras itu juga soal pelepasan aset lho. Kenapa Sumber Waras yang sudah ada temuan BPK tidak diproses? Sementara kasus Pak Dahlan, yang setahu saya tidak ada temuan BPK, diproses,” tutur Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum sudah pandang bulu.
“Maka, cocok kata Pak Dahlan, dia diincar oleh penguasa,” ujar dia. Menurut dia, dengan membandingkan dua kasus itu, pihak yang berkuasa sedang melindungi satu kelompok. “Lalu, supaya nampak bekerja, dia menghajar kelompok lain. Inilah jahatnya hukum kalau sudah pandang bulu, bencanalah bangsa ini ke depan,” imbuhnya.
Berkaca pada kasus Sumber Waras, BPK telah menilai bahwa pembelian lahan tidak sesuai prosedur. Pemprov DKI membeli dengan harga yang lebih mahal daripada seharusnya. Karena itu, BPK dalam laporannya menilai ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
BPK sudah melakukan audit investigasi atas pembelian lahan tersebut. Lembaga auditor negara itu menyebutkan, terdapat enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Yaitu, mulai tahap perencanaan hingga penyerahan hasil.
Namun, dalam penyelidikan awal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras tersebut. Lembaga antirasuah itu tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan.
Dengan perbandingan itu, apakah ada intervensi dari pihak tertentu atas kasus Dahlan? “Ya sudah jelas ada intervensi. Jadi, santai saja, terbuka saja, ada apa sih, kok bisa kasus yang sudah belasan tahun umurnya baru dibuka,” sindir Fahri lagi.
Dia juga menyoroti langkah kejaksaan yang langsung menahan Dahlan. Tidak ada alasan substantif untuk langkah tersebut. Sebab, papar dia, Dahlan bukan orang yang punya kemungkinan lari. “Dia ini kan orang Indonesia asli yang mengakar. Punya banyak teman, mantan pejabat negara, pernah jadi Dirut PLN, menteri BUMN, konkret kontribusinya. Bahkan pernah membantu Pak Jokowi sebagai tim sukses setelah tidak meneruskan pencalonan (bakal capres, Red) di Partai Demokrat,” beber dia.
Fahri dengan tegas menyatakan siap menjadi penjamin Dahlan. “Saya menjamin Pak Dahlan karena mengerti beliau. Dari muda, saya idolakan beliau sebagai wartawan senior. Jadi, nggak perlu lah nahan-nahan begitu,” imbuh Fahri.
Kritik keras juga dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut dia, ada beberapa keanehan dalam proses hukum yang dikenakan terhadap Dahlan. Terutama keputusan mengangkat dan memproses kasus yang telah sekian lama terjadi. “Tentu kami prihatin dengan apa yang terjadi,” kata Fadli.
Dia menambahkan, saat ini masih banyak kasus yang jelas-jelas melanggar hukum tapi tidak diproses. “Kami ingin hukum itu diterapkan secara adil, tidak diskriminatif. Kalau melihat kasus Pak Dahlan, makin nyata bahwa hukum telah menjadi alat kekuasaan, alat politik,” tandasnya. (jun/idr/dod/dyn/naz/nk/JPG/c11/nw)
