LEBAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak menolak berkas dukungan yang diserahkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Ahmad Jajuli dan wakilnya Sopian, dikarenakan pasangan tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam PKPU No.15 tahun 2017 tentang Pencalonan.
Di dalam Pasal 14 PKPU No.15 tahun 2017 tentang Pencalonan, bahwa bakal calon perseorangan harus menunjukkan berkas dukungannya dalam softcopy yaitu data yang masuk dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan hardcopy yakni bukti fisik berkas dukungan.
Ketua Divisi Teknis Pencalonan KPU Lebak Sri Astuti Wijaya mengatakan, bahwa data dukungan yang ada di Silon pasangan tersebut menunjukkan datanya masih kosong. Berkas dukungan B.1-KWK yang ditunjukkan pasangan tersebut juga kosong.
“Kita tolak atau kita kembalikan, karena data yang ditunjukkan oleh pasangan pada berkas B.1-KWK juga kosong dan data yang di Silon juga kosang, nilainya masih nol,” kata Sri saat diwawancarai awak media, Kamis (30/11) sekitar jam 00.30 dini hari.
Oleh sebab itu, KPU Lebak sepakat untuk mengembalikan berkas dukungan yang akan diserahkan oleh pasangan Ahmad Jajuli dan Sopian. Dengan penolakan tersebut, selanjutnya KPU Lebak membuat berita acara yang diserahkan kepada bakal pasangan calon.
Sementara itu, bakal calon Bupati Ahmad Jajuli mengatakan, kosongnya data yang ada di Silon dikarenakan pihaknya mengalami kesulitan ketika akan mengunggah data dukungan.
“Saya sudah berusaha meng-upload data dukungan dari jam 18.30 WIB, namun tetap saja tidak bisa. Mungkin ada masalah gangguan jaringan,” jelas Jajuli.
Penolakan tersebut, kata Jajuli, yang disampaikan KPU Lebak belum bisa diterima oleh pihaknya. Oleh karenanya ia akan melakukan gugatan sengketa yang akan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lebak.
“Masalah yang saya alami sama halnya dengan Partai Idaman, yang dimenangkan oleh Bawaslu RI. Dan saya pun kecewa berkas dukungan yang saya bawa tidak dicek terlebih dahulu, KPU langsung menolak berkas dukungan yang akan kami serahkan,” ujarnya.
“Kami akan mempelajari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bukti fisik saja belum dilihat, bagaimana bisa dibilang tidak sesuai. Saya akan pelajari dengan cermat. Kita akan melakukan gugatan sengketa,” tegas Jajuli.
Ketua Panwaslu Lebak Ade Jurkoni mengatakan, jika akan melakukan gugatan sengketa, pemohon bisa membuatnya sampai tiga hari, dihitung dari hari ini (30/11).
“Setelah dikembalikan berkas dukungan, pemohon yang akan melakukan gugatan sengketa, kita berikan waktu tiga hari. Tiga hari itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (Omat/twokhe@gmail.com)
