TIGARAKSA – Sehari menjelang penerbitan surat peringatan (SP) II, Ratusan masyarakat dari Forum Nelayan Kampung Baru Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang, Senin (9/5). Kedatangan mereka adalah menolak rencana SP II dan relokasi warga ke rumah kontrakan yang disediakan oleh Pemkab setempat.
Koordinator Aksi Lisnawati mengatakan, Pemkab tidak melakukan penertiban kepada warga nelayan. ”Kami tetap akan bertahan di wilayah Kp. Nelayan dan menolak adanya relokasi yang akan merugikan masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, rumah susun sewa (rusunawa) dinilai akan memperberat masyarakat nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, banyak di antara warga yang sudah lama tinggal di tempat tersebut. ”Pemkab harus memberikan jalan keluar agar kami tetap berpenghasilan dan masih hidup di sana,” jelas dia.
Sejumlah masa berusaha merengsek masuk namun gagal karena ketatnya pengawalan. Tak beberapa lama kemudian, perwakilan masa diajak masuk untuk berunding dengan Sekretariat Pemkab Tangerang.
Sekretaris Daerah Iskandar Mirsyad mengatakan, tetap berprinsip bahwa Pemkab tak memiliki sedikitpun niat untuk mengeluarkan masyarakat Dadap dari tanah kelahirannya. ”Kita hanya menginginkan kampung nelayan tampak rapih seperti kampung deret di Jakarta. Dan, masterplan ini akan rampung sampai tahun 2020,” terangnya.
Menurutnya, tujuan revitalisasi ini adalah meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu Pemkab Tangerang akan membangun wisata kuliner. ”Jadi tidak ada niat kami untuk mengusir. Kami pun sudah berencana membangun pasar ikan,” ujarnya.
Dijelaskan Iskandar, pihaknya akan memberi jaminan tempat tinggal selama 1,5 tahun secara gratis kepada masyarakat kelompok nelayan. ”Kita sudah menyiapkan tempat tinggal sementara dan lebih manusiawi agar harkat dan martabat masyarakat Dadap lebih beradab,” paparnya.
Terpisah, Bupati Tangerang A Zaki Iskandar pihaknya menegaskan SP II tetap dilaksanakan hari ini (10/5). Ini sudah berdasarkan ketentuan yang ada. Ini mengingat kondisi Dadap jauh dari kondisi yang layak. ”Kita semua sepakat bahwa besok harus tetap dilaksanakan SP II tidak ada lagi kata mundur,” tegasnya.
Dijelaskan dia, terkait penyampaian SP II perlu disiapkan personel dan logistiknya. Ini dilakukan agar penyampaian berjalan lancar dan matang. ”Kita jangan sampai kalah dengan yang punya kepentingan di sana atau provokator yang mencoba memancing di air keruh,” pungkasnya.
Diketahui, Pemkab Tangerang telah menyiapkan 400 unit kontrakan yang diperuntukan bagi 387 Kepala Keluarga (KK) Dadap yang terkena dampak penggusuran. Saat ini terdapat 50 KK yang sudah siap menerima kunci kontrakan. (Gugun/Togar Harahap/Radar Banten)