PANDEGLANG – Bupati Irna Narulita memberikan peringatan kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk meningkatkan pelayanan. Ia menilai, kinerja para kepala SKPD saat ini belum optimal, seiring banyak pengaduan dari masyarakat terkait masalah pelayanan. Salah satunya, pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Irna menyarankan, setiap kepala SKPD agar lebih fokus kepada pelayanan dasar agar kebutuhan dasar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, tidak ada lagi yang ditunda-tunda. “Seperti, pelayanan pembuatan administrasi kependudukan. Contohnya, membuat KTP (kartu tanda penduduk), akta kelahiran, dan KK (kartu keluarga). Semua itu harus dilayani dengan baik dan tidak boleh dipungut biaya sepeserpun,” tegas Irna, Minggu (12/6).
Irna mengaku, tidak mau lagi mendengar adanya keluhan soal pelayanan dasar dari masyarakat, setelah diberikan peringatan. “Selain pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan juga harus optimal. Saya tidak mau ada keluhan lagi dari warga soal itu (masalah kesehatan-red),” katanya.
Menurut Irna, ketika ada warga yang mendapatkan masalah atau dikenakan biaya oleh oknum pegawai dalam pembuatan pelayanan itu harus segera dikomunikasikan. Tindakan itu sebagai upaya untuk mencari solusi agar keluhan yang terjadi tidak meluas. “Informasinya, di Disdukcapil masih ada oknum yang coba-coba memungut biaya pembuatan KTP, KK dan lainnya. Setelah saya cek, dugaaan itu cukup terasa. Kemungkian betul-betul terjadi ada oknum yang melakukan pungutan. Terkait ini, ke depan saya akan benahi,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdukcapil Kabupaten Pandeglang Entis Sutisna membantah ada oknum pegawai yang melakukan pungutan dalam pembuatan administrasi kependudukan. Soalnya, kata dia, pihaknya tengah terus berupaya melakukan perbaikan terhadap pelayanan. “Kami akan berupaya sebaik mungkin bagimana menciptakan pelayanan prima untuk warga, dan menghindari adanya pungutan biaya. Seperti saat ini, rusaknya alat pencetak KTP elektronik juga kami terus meminta penjelasan pada pemerintah pusat,” kilahnya.
Begitu juga dengan yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang Indah Dinarsiani. Ia berjanji, akan terus berupaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Khususnya kepada 36 kepala puskesmas yang tersebar di Pandeglang. Kami terus mengimbau kepada mereka agar jangan sampai ada pengabaian pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan,” katanya. (Herman/Radar Banten)
