CILEGON – Sebanyak 42 tenaga kerja asing (TKA) di PT Semen Jakarta yang berlokasi di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, di antaranya ada yang belum melengkapi perizinan. Parahnya lagi, kedatangan puluhan warga asing untuk bekerja di Kota Baja ini secara keseluruhan ‘asal nyelonong’ atau tidak melaporkan kedatangannya kepada Pemkot Cilegon terlebih dahulu yang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon.
Kadisnaker Kota Cilegon Erwin Harahap, yang juga sebagai anggota Tim Penanganan Orang Asing (PORA) Cilegon menerangkan, berkaitan dengan data orang asing, jelas berbeda kebutuhannya antara satu instansi dan lembaga lainnya. Dijelaskan Erwin, seperti halnya untuk Disnaker sendiri data tersebut berbicara tentang kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Cilegon tentang tempat tinggal, Imigrasi tentang kunjungan, Kepolisan menyangkut data keamanan.
“Setelah Tim PORA melakukan pengecekan ternyata semua data benar, bahwa mereka legal. Namun kedatangan mereka belum melapor ke Disnaker, dan di DKCS juga masih ada yang kurang,” ujar Kadisnaker Cilegon Erwin Harahap, seusai mengecek kelengkapan dokumen TKA di PT Semen Jakarta, Kamis (4/8).
Lebih lanjut Erwin mengatakan, menurut hasil pemeriksaan puluhan TKA yang bekerja di PT Semen Jakarta itu masih dalam pengertian pekerja pokok yang dalam posisi tertentu, bukan menempati pekerja kasar. “Izin kerjanya dalam masa waktu 3 hingga 6 bulan. Nanti di antaranya yang belum kita periksa sudah kita tegaskan untuk datang dan melapor ke kantor Disnaker,” kata Erwin.
Terkait dokumen Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang dimiliki oleh puluhan WNA tersebut bukan pembuatan Provinsi Banten, Erwin tidak ambil soal. Asalkan TKA ataupun WNA harus tertib melaporkan kedatangan dan kepergiannya.
“Pembuatan IMTA langsung dari pihak Kementerian bukan di Provinsi, ya tidak mengapa hanya saja pendapatan daerah yang berkurang tetapikan masih di Indonesia. Sebelumnya ada perbedaan jumlah data TKA dari pihak Kepolisan yang menyatakan 50 dan Pemkot Cilegon 42, ini karena banyak WNA yang tidak lapor saat kepergian dan kedatangannya,” ucapnya. (Riko)
