SERANG – KPU Banten mengeluarkan Surat Edaran tentang mekanisme kerja, yang dilampiri dengan alat kerja, verifikasi faktual dukungan bakal calon gubernur jalur perseorangan. Hal ini dilakukan KPU karena Rabu (24/8) ini pihaknya mulai melakukan verifikasi faktual dukungan calon calon perseorangan yang melibatkan penyelenggara hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“KPU Banten dalam tahapan verifikasi faktual dari 24 Agustus hingga 6 September telah mengeluarkan Surat Edaran tentang mekanisme kerja, yang dilampiri alat kerja bagi PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk perangkat kerja PPS dalam verifikasi faktual sudah, disertakan dengan data dukungannya,” kata Pokja Verifikasi Dukungan KPU Banten Syaeful Bahri kepada wartawan, Rabu (24/8).
Syaeful menjelaskan, perangkat yang dimaksud adalah BA.3-KWK Perseorangan beserta BA.3.1-KWK Perseorangan, BA.4-KWK Perseorangan dan Formulir verifikasi yang berisi Form Daftar Nama Pendukung yang Didatangi dan Hasil Verifikasi Faktual, Form Daftar Nama Pendukung yg Dikumpulkan dan Hasil Verifikasi Faktual, Daftar Nama Pendukung yang Datang ke Kantor PPS dan Hasil Verifikasinya, dan Form Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual.
“Formulir lampiran model BA.5-KWK Perseorangan (surat pernyataan tidak mendukung-red) sudah dicetak KPU Banten. Data rincian dugaan kegandaan dukungan baik internal bakal paslon maupun eksternal antar bakal paslon (sebagai lampiran dari form model BA.4-KWK Perseorangan-red),” kata Syaeful.
Syaeful mengungkapkan, untuk mempersiapkan verifikasi faktual, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi bersama KPU dan Panwaslu Kabupaten/Kota, termasuk dengan mengundang PPK dan Panwascam, termasuk mengundang tim sukses.
“Rakor pertama dilakukan di Pandeglang, karena jumlah dukungan kedua bakal calon tersebut (Yayan-Enong dan Dimyati-Yemmelia) hampir 85 persen berada di Pandeglang,” katanya. (Fauzan Dardiri)
