SERANG – Kepedulian pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan di Provinsi Banten masih rendah. Padahal, potensi CSR perusahaan cukup besar untuk dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang terkena dampak buruk dari perusahaan.
Berdasarkan data yang diterima Pemprov Banten, hanya ada sembilan perusahaan yang secara optimal melaksanakan program tersebut. “Selama ini data yang diterima Pemprov terkait CSR sangat terbatas,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina usai salat Jumat (17/2) di Masjid Raya Albantani, KP3B, Curug, Kota Serang.
Keterbatasan membuat Pemprov Banten belum mengetahui secara pasti perusahaan yang sudah melaksanakan program CSR. “Data yang kami punya terbatas, di 2016 itu hanya sembilan perusahaan, dari sekian ribu perusahaan banyak BUMN yang bisa dioptimalkan. Terutama, swasta ini belum optimal juga pemanfaatannya,” ujar Hudaya.
Menyikapi itu, Hudaya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Komisi V DPRD Banten untuk mencari formulasi agar pelaksanaan CSR optimal di Banten. “Kemarin kami sepakat dengan komisi V menawarkan skema untuk optimalisasi CSR seperti apa,” katanya.
Pendekatan itu mulai dari jual-jual program, kemudian pemanfaatan terhadap masyarakat yang paling banyak terkena dampak dari perusahaan. “Contohnya Semen Merah Putih yang berdampak polusi mungkin dalam radius satu kilometer, maka tanggungjawab mereka untuk menyelesaikan berbagai persoalan di radius itu,” jelasnya.
Hudaya mengatakan, pihaknya sudah memetakan lima wilayah pemanfaatan CSR tersebut. Yakni, untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, penguatan ekonomi kreatif pelaku usaha kecil, dan kebencanaan. “Dan dipastikan pemerintah tidak mengelola keuangan, tetapi lebih banyak pada programnya,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, potensi CSR di Banten dinilai cukup tinggi. Setidaknya ada lebih dari 1.800 perusahaan skala besar di Banten. “Realisasi CSR saat ini dinilai masih fokus pada sisi kemanusiaan dan sedekah yang tidak bertarget jangka panjang,” katanya.
Komisi V DPRD Banten mendorong Pemprov Banten melakukan audit CSR perusahaan, agar lebih efektif dan bermanfaat bagi pembangunan Banten. “Potensi CSR cukup tinggi. Namun masih berupa charity dan filantropi. Padahal secara konseptual, CSR dapat menjadi sumber daya pembangunan Banten yang mampu mengisi pos yang tidak mampu dimasuki APBD,” ujar politisi Partai Golkar ini. (Supriyono/Radar Banten)
