CILEGON – Alih fungsi lahan di Kota Cilegon kian tak terbendung. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mencatat, pada 2009 Cilegon memiliki 2.500 hektare lahan pertanian, pada 2010 menjadi 2.133 hektare, pada 2014 menjadi 1.818 hektare dan pendataan terakhir pada 2016 tersisa 1.611 hektare.
Kepala DKPP Wawan Hermawan merasa prihatin semakin terkikisnya lahan pertanian. Untuk menyiasati keterbatasan lahan, pihaknya saat ini membangun kawasan pertanian terpadu di Kecamatan Cibeber di atas lahan seluas sepuluh hektare. “Tahun ini mulai pembebasan lahan. Tahun depan mudah-mudahan bisa digarap,” kata Wawan, Minggu (2/4).
Menurutnya, Cilegon baru bisa menghasilkan 9.000 ton gabah per tahun. Padahal, kebutuhannya mencapai sekitar 42 ton. “Sementara, kita mengandalkan komoditas yang ada dulu seperti padi dan jagung karena itu masuk program nasional. Setelah itu baru nanti kita garap komoditas lainnya,” tambah Wawan.
Agar lahan pertanian tidak mengalami penyusutan secara terus-menerus, Pemkot sudah membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Namun, hingga kini raperda tersebut belum juga ditindaklanjuti. “Kita masih menunggu dulu revisi RTRW (rencana tata ruang wilayah) yang terbaru. Kalau sudah ada revisinya, nanti kita ajukan kepada Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah),” kata Wawan.
Wawan menjelaskan, sebenarnya tanpa ada raperda atau perda, program LP2B bisa dimasukkan. Asalkan ada hasil revisi RTRW. “Sebenarnya tidak perlu banyak perda, yang penting di dalam RTRW dijelaskan ada program LP2B, itu sudah cukup sebagai dasar hukum untuk mengoptimalkan lahan pertanian,” jelas Wawan.
Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian Sumber Daya Alam (SDA) Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Sabri Mahyudin mengaku, sudah menyerahkan draf raperda ke Pemprov Banten untuk dievaluasi. Rencananya, provinsi merevisi raperda tersebut.
“Karena mau direvisi, ya kita tunggu hasil revisi dari provinsi dulu seperti apa. Rencananya kan provinsi mau merevisi LP2B yang ada di wilayah pertanian Banten. Jadi, kita tunggu dulu hasil revisi dari provinsinya,” jelas Sabri.
Kata Sabri, selain harus menunggu revisi LP2B wilayah Banten, pihaknya juga sudah memasukkan LP2B tersebut dalam revisi RTRW Kota Cilegon. “LP2B sudah terkover didalam revisi RTRW. Tapi, kita masih menunggu hasil revisi LP2B provinsi,” ujar Sabri.
Dikatakan Sabri, usulan dari dinas terkait sudah diakomodasi dengan memasukkan LP2B dalam RTRW hasil revisi. “Kan semuanya yang buat dinas terkait, yaitu Disperla atau DKPP sekarang. Jadi, sudah tidak ada masalah. Kita cuma tunggu provinsi saja,” tegas Sabri.
Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Cilegon Muhammad Yusuf Amin menilai, Cilegon tetap membutuhkan lahan pertanian meski sudah menjadi kota industri, perdagangan, dan jasa. “Semaju apa pun kotanya, lahan pertanian tetap dibutuhkan. Kita ini kan makan dari para petani,” katanya.
Dia mengusulkan agar ke depan para petani harus dibekali keahlian. Ini penting agar lahan yang ada bisa dioptimalkan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya bahan pangan. “Petani tradisional harus dilatih agar bisa maksimal,” harapnya. (Khoirul Umam/Radar Banten)
