SERANG – Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengaku belum bisa memastikan penggantian kepemimpinan Partai Golkar Cilegon di Kota Cilegon pasca Tb Iman Ariyadi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembangunan Transmart di Kota Cilegon.
Tatu mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa kader Partai Golkar yang menjadi Walikota Cilegon itu. Dalam arena politik, kata dia, segala kemungkinan bisa saja terjadi.
“Saya belum menggelar pemutusan Plt kemudian dibawa ke rapat pleno sarena saya menginginkan bertemu dulu dengan Pak Iman. Diskusi dari hati ke hati. Yang bersangkutan lagi butuh support dari keluarga besar Golkar. Saya sedang meminta jadwal supaya bisa menjenguk dia,” papar Tatu usai acara di DIII Keperawatan Untirta, Kepandean, Kota Serang, Selasa (26/9).
Dikatakan Tatu, terkait peraturan dan mekanisme Partai Golkar sudah baku. Namun partainya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Tatu belum wacanakan putusan menggantikan Iman sebagai Ketua Partai Golkar Kota Cilegon. Tetapi untuk menjaga keberlangsungan kegiatan Partai Golkar, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sudah memberikan arahan untuk menurunkan pelaksana tugas (Plt) ketua. Plt ketua tersebut harus satu jenjang di atasnya, misal kabupaten atau kota berarti dari Plt ketuanya dari provinsi. Sedangkan tingkat provinsi harus dari DPP.
“Kalau Plt tidak jadi masalah mau siapa pun. Itu kan, hanya untuk mengkomunikasikan saja. Saya tidak terfokus penggantian ketua. Yang penting Golkar Cilegon tidak terganggu kegiatannya,” ujarnya.
Terlebih, saat ini Partai Golkar tengah menyiapkan verifikasi untuk Pemilihan Legislatif 2019, termasuk Partai Golkar di Cilegon masih memiliki pekerjaan rumah terkait hal tersebut.
“Kami fokus mendampingi (Iman Aryadi-red) dulu. Soal penggantian ada mekanismenya. Sekarang ini bukan saatnya, Pak Iman butuh penguatan dan suport dari kami,” tutur Bupati Serang lagi.
Untuk mendampingi proses hukum, kata Tatu, dari keluarga Golkar sudah komunikasi langsung dengan keluarga Tb Iman Aryadi untuk menentukan pengacara yang mereka pilih.
Disinggung soal kader Golkar banyak terlibat kasus korupsi, Tatu tidak ingin berprasangka buruk. “Presentasi kepala daerah yang banyak terlibat kasus korupsi, harus hati-hati saja, tidak mau menuding,” tukasnya.
KPK menetapkan Tb Iman Ariyadi, Kepala Dinas Perizinan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira serta seorang pihak swasta bernama Hendry sebagai tersangka. Sementara, dari pihak pemberi, KPK menetapkan Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo, dan Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Dony Sugihmukti, dan Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro sebagai tersangka.
Dalam kasus ini, PT KIEC dan PT Brantas Abipraya diduga menyuap Wali Kota Cilegon dan Kepala BPTPM Cilegon sebesar Rp 1,5 miliar. Uang itu diduga untuk memuluskan perizinan pembangunan Transmart di Kota Cilegon. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).
