Himpitan ekonomi keluarga dan belum terdaftarnya sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) membuat Asmir yang hidup dengan kelumpuhan selama 14 tahun membutuhkan uluran tangan pemerintah.
MOH JUMRI – JAWILAN
Saat ditemui wartawan di kediamannya, Kampung Bojongpasir, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Jumat (5/1) sekira pukul 13.00 WIB, kondisi Asmir memprihatinkan. Asmir tinggal terpisah dari keluarga, menghuni rumah tidak layak huni tak jauh dari rumah yang dihuni keluarganya. Ruang yang ditempati Asmir hanya berupa gubuk bambu berukuran 3×2 meter. Di dalam gubuk juga, kondisinya berantakan dan menimbulkan aroma tak sedap. Duduk dalam kondisi setengah telanjang, hanya mengenakan celana pendek lusuh, kondisi tubuh Asmir kurus kering, muka pucat, dan tak terawat.
Informasi dari pihak keluarga, Asmir yang usianya kini menginjak 39 tahun sudah 14 tahun mengalami kelumpuhan. Selama itu pula, Asmir tidak pernah diobati dokter. Keluarga Asmir hanya mengandalkan obat warung dan berobat ke dukun akibat himpitan ekonomi. Setiap hari Asmir dirawat oleh Umiyati, janda yang ditinggal mati suami. Semua saudara Asmir tinggal terpisah karena mayoritas sudah berkeluarga. Asmir merupakan anak ketiga dari enam bersaudara.
Umiyati yang merupakan Ibu Asmir mengaku, sengaja membuat gubuk di sebelah rumah untuk tempat tinggal Asmir karena awalnya rumah yang dihuninya sempat direnovasi. Sementara, Umiyati tinggal di rumah anaknya yang lain. Setelah selesai direnovasi, Asmir menolak dipindahkan dengan alasan sudah betah tinggal di gubuk tersebut dan tidak mau merepotkan Umiyati selaku orangtua. Selama mengalami kelumpuhan, dikatakan Umiyati, Asmir selalu buang air besar (BAB) dan buang air kecil sembarang. Asmir tidak mau mengotori rumah yang dihuni ibunya.
“Kalau saya pindahkan, dia suka marah, ngamuk-ngamuk. Tapi, kalau pas mau makan, pasti teriak-teriak minta sendiri,” ujar Umiyati.
Dijelaskan Umiyati, awal anaknya menderita lumpuh sepulangnya bekerja sebagai kuli bangunan pada 2002. Saat itu, Asmir mengalami demam panas tinggi, lama-lama mengalami kelumpuhan dan sampai sekarang tak kunjung sembuh. Sejak itu Asmir menjadi sering melamun dan tidak mau bicara kepada siapa pun. “Makanya, Asmir lebih memilih tinggal di gubuk sebelah rumah, walaupun kondisi gubuk rapuh dan sering bocor,” terangnya.
Diakui Umiyati, selama Asmir mengalami kelumpuhan belum pernah diperiksa ke dokter dengan alasan tidak mempunyai uang untuk berobat. Apalagi, Umiyati selama ini tidak punya penghasilan tetap karena hanya buruh serabutan, kadang menjadi buruh tani. Umiyati mengaku, belum pernah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dasar (jamkesda) yang difasilitasi Pemkab Serang. “Saya belum punya kartu BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan, pengin berobat gratis, tapi enggak ada yang bantu,” keluhnya.
Umiyati tidak memungkiri, dirinya kerap didata oleh pemerintah desa atau Kecamatan Jawilan. Namun, sampai saat ini bantuan kesehatan gratis dari pemerintah itu tak kunjung diterimanya. “Saya berharap anak saya ada yang bantu kesembuhannya. Kasihan sudah 14 tahun lumpuhnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kaur Keuangan Desa Majasari Aminah mengaku, sudah mengetahui kondisi warganya tersebut. Aminah juga mengaku sudah menindaklanjutinya dengan mengajukan bantuan untuk keluarga Asmir kepada Pemkab. “Di sini (Desa Majasari-red), bukan hanya keluarga Asmir yang belum punya BPJS, masih banyak dan masih kita data,” kilahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang Ahmad Saepudin mengaku, sudah menerima laporan soal kondisi Asmir dari pendamping program keluarga harapan (PKH) di Desa Majasari. Ia menyarankan keluarga Asmir bersama pendamping PKH untuk mendatangi kantor Dinsos mengurus kepesertaan BPJS dengan membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa. Setelah itu pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada BPJS agar Asmir mendapat fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan. “Nanti kami akan tindak lanjuti laporan ini. Kalau kami, sifatnya mendata dan merekomendasi,” jelasnya.
Ia berharap, ke depan pemerintah desa lebih aktif melakukan pendataan khususnya bagi warga yang masuk kategori tidak mampu agar bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan bantuan lainnya. (*)
